oleh

Massie Sebut 77,5 Persen Pemilih di Pilgub Mustahil


Target Kemendagri untuk partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 yang mencapai 77,5 persen disebut sulit dipenuhi.

Pengamat Politik Political & Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyebut target ini mustahil untuk tercapai.

Target ini menurutnya sangat sulit apalagi Pilkada 2020 dilakukan dalam situasi pandemi Covid19.

“Partisipasi 77,5 persen itu sangat tinggi, dan saya bilang mustahil untuk tercapai,” katanya.

Target tersebut dinilainya hanya ukuran Kementrian Dalam Negeri tanpa melihat situasi lain.

“Itu mungkin target Kemendagri tanpa menghitung kondisi saat ini,” ujarnya lagi.

Massie bahkan menilai Pilkada yang digelar dalam situasi pandemi membuat masyarakat enggan keluar rumah.

“Kalau kasus positif Covid19 terus meningkat, saya rasa banyak pemilih yang tidak akan mencoblos karena tak mau berada di banyak orang,” jelasnya.

Disebutkannya, partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 tidak akan sama dengan saat ini.

“Pada Pilakda 2020 partisipasi pasti turun bila dibandingkan dengan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019,” tambahnya.

Jika melihat kebelakang, Massie mengatakan saat pemerintah menargetkan pemilih di angka 75 persen, tapi kenyataan cuma 73 persen.

Diapun menjelaskan, target realistis yang bisa dicapai adalah di poin 60-70 persen.

Baca juga:  Delapan Tang Sin Siap Beraksi di Cap Go Meh Manado

“Tatget paling tinggi hanya kisaran 70 persen. Karena masyarakat saat ini fokus pada masalah ekonomi ketimbang bicara politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menargetkan parisipasi pemilih pada Pilkada 2020 capai 77,5 persen.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri, Bahtiar bahkan optimis target tersebut dapat tercapai.

“Ini memilih pemimpin luar biasa bukan pemimpin biasa. Memilih pemimpin yang bisa mengatur dan mengelola daerah,” katanya di Jakarta.

Dia menyebut disaat situasi pandemi, animo masyarakat untuk memilih pemimpin sangatlah tinggi.

“Animo masyarakat sangat tinggi. Mereka ingin pemimpin yang bisa mengelola ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menyebut keputusan pemerintah untuk menjadikan 9 Desember sebagai libur nasional sangatlah tepat.

“Libur nasional saat pencoblosan pasti dipastikan meningkatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Hal tersebut menurutnya membuat masyarakat lebih antusias memilih, ketimbang hanya berdiam diri di rumah.

Bahtiar mengimbau masyarakat yang terdaftar di DPT untuk bisa luangkan waktu datang ke TPS.

“Kalau tidak memilih akan menyesal lima tahun kedepan,” tutupnya.(ath)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed