Sebelum menjabat Kapolda Sulut, nama Irjen Pol Roycke Harry Langie tak begitu familiar seperti jenderal polisi asal Sulut lainnya.
Lulusan Akpol tahun 2014 ini banyak menghabiskan karir kepolisiannya di luar daerah. Roycke Langie tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Kapolda Maluku.
Berpengalaman dalam bidang reserse, Roycke mulai menjabat sebagai Kapolda Sulut pada 20 September 2024, sebelumnya menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri.
Jenderal yang lahir 24 November 1970 merupakan putra asli Sulawesi Utara terpatnya Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan.
Sebagai Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Harry Langie,S.I.K.,M.H., menegaskan akan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban Sulawesi Utara.
“Daerah ini sangat strategis mulai dari segi ekonomi dan pariwisata. Namun begitu Sulut memiliki potensi kerawanan tertentu,” kata Irjen Roycke Langie.
“Sulut merupakan daerah yang sangat kaya akan budaya dan agama. Polisi akan terus berusaha menjaga toleransi antar umat beragama, agar Sulut selalu kondusif,” ujarnya.
Roycke menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan sinergi antara polri dan masyarakat.
“Sangat penting bagi kami ketika masyarakat terlibat dalam menjaga keamanan, saya ingin memperkuat hubungan yang lebih erat dengan masyarakat,” ungkapnya.
Sepak terjang Irjen Pol Royke Langie sejak menjabat Kapolda Sulut yakni, mengungkap dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM tahun 2020-2023.
Kasus ini menjerat 5 orang tersangka yang merupakan pensiunan pejabat, pejabat aktif Pemprov Sulut hingga Ketua Sinode GMIM.
Penahanan Pendeta Hein Arina yang merupakan pemimpin tertinggi Sinode GMIM, menimbulkan kejutan di kalangan masyarakat Sulut.
Penahanan tokoh agama ini setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dan pengumpulan alat bukti yang cukup oleh tim penyidik Polda Sulut.
Dalam pernyataannya, Kapolda menyatakan penahanan Hein Arina merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap tokoh agama sekalipun.
“Kami pastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Tak ada satu pun yang kebal hukum, baik pemimpin agama atau tokoh masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Sulut.
3 Jenderal Ikut Cari Polisi Hilang di Papua
13 Wakil Menteri Rangkap Jabatan BUMN. Gajinya Fantastis!
Saat ini, kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM, masih terus bergulir dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan.
Polda Sulut juga tengah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan pihak-pihak terkait, untuk segera membawa kasus ini ke meja hijau.
Publik mendukung langkah Polda Sulut dalam pemberantasan korupsi, dan berharap setiap proses hukum berjalan dengan adil dan transparan tanpa ada unsur politisasi.(ato)
Akademi Kepolisian (1994)
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (2004)
Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian/Sespim Polri (2011)
Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian/Sespimti Polri (2018).
Kasat Serse Polres Indramayu Polda Jabar (1995)
Kanit Resmob Ditserse Polda Jabar (1999)
Kasubbagminops Ditserse Polda Jabar (2000)
Dankitar Akpol Lemdiklat Polri (2004)
Kasubbagmindik ,Ditakademik Akpol Lemdiklat Polri (2006)
Kanit SDA & Lingkungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006)
Kapolsek Metro Jagakarsa Polda Metro Jaya (2007)
Kasat Reskrim Polres Metro Jaktim Polda Metro Jaya (2008)
Kasubdit VI/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2010)
Kapolres Kepulauan Yapen Polda Papua (2012)
Kapolres Jayapura Polda Papua (2012)
Wadirreskrimum Polda Metro Jaya (2014)
Kasubbagbinfung Setpusinafis Bareskrim Polri (2014)
Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya (2015)
Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (2016)
Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2017)
Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2018)
Karowassidik Bareskrim Polri (2019)
Wakapolda Bali (2020)
Analis Kebijakan Utama Bidang Pidum Bareskrim Polri (2021)
Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2021)
Kakorbinmas Baharkam Polri (2023)
Kapolda Sulawesi Utara (2024)
Tidak ada komentar