Penunjukan Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai anggota Dewan Komisaris PT Krakatau Posco menjadi perhatian luas masyarakat.
Kabar tersebut menjadi perbincangan hangat media sosial setelah nama Mufli tercantum dalam jajaran komisaris perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO.
Banyak pihak menilai setiap perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan jajaran komisaris sesuai mekanisme internal yang berlaku.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan latar belakang, kompetensi, serta proses seleksi dan alasan yang mendasari pengangkatan tersebut.
Sorotan semakin besar karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Kedekatan Mufli dengan Raffi Ahmad kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.
Meski hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan Raffi Ahmad terlibat dalam proses penunjukan tersebut.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Mereka berpendapat bahwa jabatan komisaris di perusahaan negara maupun anak usaha BUMN idealnya diisi melalui proses yang transparan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman profesional, serta kebutuhan perusahaan.
Menurut sejumlah analis, persoalan utama bukan semata mengenai siapa yang menjabat, melainkan bagaimana mekanisme proses pengangkatan tersebut.
Keterbukaan mengenai proses seleksi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan strategis yang memiliki keterkaitan dengan negara.
Sementara itu, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa posisi komisaris pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan.
Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi, memberikan masukan strategis, memastikan penerapan tata kelola perusahaan, serta menjaga kepentingan pemegang saham.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, polemik ini menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap tata kelola perusahaan negara.
PT Krakatau Posco sendiri merupakan perusahaan strategis yang bergerak di sektor industri baja.
Berdiri sejak 2010 dan mulai beroperasi secara komersial pada 2014, perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO Korea Selatan.
Setelah restrukturisasi kepemilikan pada 2022, komposisi saham perusahaan menjadi seimbang, yakni masing-masing 50 persen milik Krakatau Steel dan POSCO.
Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sekitar tiga juta ton baja per tahun dan menjadi salah satu pemasok baja untuk berbagai proyek infrastruktur nasional, termasuk pembangunan jalan, jembatan, industri galangan kapal, hingga proyek strategis pemerintah.
Keberadaan Krakatau Posco memiliki peran penting dalam memperkuat industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.(oka)
