Pengamat Politik Ujang Komaruddin menyebut, rencana pembegalan AHY dari kursi ketua umum PD telah direncanakan jauh-jauh hari.
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat, (5/3/2021) resmi mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Kisruh atas begal kubu Moeldoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono, membuat Partai Demokrat hancur.
Baca: Menyelisik Elo Rating SBY Dalam Catur Politik
Pengamat Politik Ujang Komaruddin menyebut, pengangkatan Moeldoko tidak lepas dari adanya intevensi dari luar partai yang kuat mendukung gerakan pembegalan ini.
“Saya melihat Partai Demokrat terlalu mendapat intervensi oleh kekuasaan. Partai itukan untuk menyiapkan kader terbaik menjadi seorang pemimpin,” ujarnya di Jakarta.
Ujang menyebut, rencana pembegalan AHY dari kursi ketua umum telah direncanakan jauh-jauh hari.
“Tahun 2019 saya dapat bocoran. Mohon maaf saya bocorkan diskusi dengan salah satu kawan di Kantor Staf Kepresidenan, ini saya sampaikan saja,” ujarnya kemudian.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan bahwa Moeldoko berencana maju dalam pilpres 2024.
“Skenario mengambil alih ketua umum karena Moeldoko ingin nyapres pada 2024, jadi skenarionya sudah sejak 2019,” jelasnya lagi.
Walau kepengurusan KLB Moeldoko abal-abal dan inkonstitusional, namun Ujang menilai kemungkinan besar mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.
“Moeldoko itu tak mungkin berani membegal AHY dengan cara ilegal, kalau tidak ada jaminan dari penguasa.”
“Apalagi saya melihat Moeldoko sangat dekat dengan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly,” tambahnya.
Menaggapi kisruh dalam tubuh Demokrat, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, pemerintah tak bisa melarang kegiatan atas nama partai.
“Pemerintah tak bisa ikut campur karena itu masalah internal partai. Apalagi belum ada laporan permintaan legalitas hukum baru dari Partai Demokrat,” sebutnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan kegiatan KLB ini jelas mempertaruhkan reputasi politik Moeldoko.
“Yang jelas Pak Moeldoko bertaruh habis-habisan apalagi ada banyak sponsor di belakangnya. Tak mungkin Moeldoko mau mengambil risiko ini. Kalau 2024 dia gagal maju capres maka reputasinya politiknya tamat,” katanya.
AHY Angkat Bicara
Terkait KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers di Kantor DPP.
Ada lima hal yang AHY sampaikan dalam konpres tersebut.
Pertama, KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional. KLB itu tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Pemilih suara sah tak hadir dalam KLB tersebut.
Kedua, Pimpinan DPD dan DPC solid, maka saya pastikan siapa pun yang membawa surat kuasa dari DPD dan DPC adalah palsu dan melanggar hukum.
Ketiga, kami telah berupaya untuk mencegah terjadinya KLB ilegal ini. Kami juga telah mengirim surat kepda pemerintah melalui Menko Polhukam, MenkumHAM, dan Kapolri
Empat, Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK PD kini sudah terang benderang. Ini sekaligus meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak sebelumnya.
Kelima, dalam negara demokrasi, seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik. Saya meminta negara dan aparat pemerintah agar tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko dalam memecah belah Partai Demokrat.
AHY juga mengaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.
Statusnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masih sah dan legitimate berdasarkan berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
(*/nid/oka)
