Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan operasional 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian operasional ribuan SPPG ini terkait pelayanan yang buruk, dan tidak memenuhi standar BGN. SPPG tersebut tersebar di 214 kabupaten/kota.
Keputusan pahit ini diambil setelah audit lapangan menemukan standar kualitas makanan tidak terpenuhi dan berpotensi membahayakan penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penghentian bersifat sementara hingga seluruh SPPG melakukan perbaikan sistem produksi dan distribusi.
“Kami temukan nasi basi, sayur layu, lauk tidak matang sempurna, hingga susu yang sudah kedaluwarsa. Ini pelanggaran serius terhadap SOP MBG,” kata Dadan.
Lanjut Dadan, tim pengawas BGN sudah melakukan inspeksi ke 4.200 SPPG sejak Februari 2026. Hasilnya, 1.780 SPPG atau 41% tidak layak operasi.
Bukti temuan lapangan juga menunjukkan SPPG menggunakan bahan baku yang tidak sesua ketentuan BGN.
Terdapat 623 SPPG memakai beras kualitas bawah dan ayam “tiren Higienitas”, sementara 712 dapur tidak memiliki sertifikat laik higiene dan karyawan tidak pakai APD lengkap .
Fakta lain juga menunjukkan 489 SPPG menyalurkan susu dan telur tanpa cold storage, menyebabkan produk rusak sebelum sampai ke sekolah.
BGN juga menemukan 844 SPPG memotong porsi dari 700 kalori menjadi 450 kalori guna menekan biaya produksi.
Sementara itu, Laporan Dinas Kesehatan dari 12 provinsi mencatat 3.204 kasus keracunan makanan pada siswa SD-SMP penerima MBG selama Maret 2026.
6,2 juta Siswa Tidak Menerima MBG
Dampak dari penghentian 1.780 SPPG ini menyebabkan 6,2 juta siswa yang untuk sementara tidak menerima MBG.
BGN menyatakan akan mengalihkan anggaran ke 2.420 SPPG yang lolos audit untuk menambah kapasitas produksi.
“Lebih baik setop dulu daripada anak-anak jadi korban. SPPG tersebut harus melakukan perbaikan selama 30 hari.”
“Kalau tidak lolos verifikasi ulang, kami akan memutus kontrak SPPG secara permanen,” tegas Dadan di Jakarta.
Selain menutup ribuan dapu SPPG, BGN juga membekukan pembayaran ke 178 vendor penyedia bahan baku yang terbukti mengirim komoditas tidak sesuai spesifikasi.
Dadan membeberkan, masyarakat harus tahu mana saja SPPG nakal yang bermain curang. BGN pun meminta masyarakat ikut mengawasi.
“Publik berhak tahu SPPG mana yang nakal. Jangan sampai anggaran Rp71 triliun MBG 2026. bocor karena pengawasan lemah,” pugnkasnya.
Pemerintah menargetkan penerima MBG menyasar 82,9 juta penerima hingga akhir 2026.
BGN juga membuka posko pengaduan di nomor 0800-1-888-999 bagi sekolah yang menemukan kualitas MBG buruk.
(ato)
