Arya Bima dan M. AfifudinMenteri Dalam Negeri menyebut tanggal pelantikan kepala daerah adalah 20 Februari 2025. KPU Sebut itu kewengan pemerintah.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 merupakan ranah pemerintah.
“Tugas KPU sudah selesai sesuai dengan undang-undang. Untuk tanggal dan lainnya sebagaimana tata cara pelantikan menjadi domain pemerintah,” katanya di Jakarta.
Afifuddin mengungkapkan tugas KPU sudah mereka laksanakan sebagaimana yang tertuang dalam perintah undang-undang.
“Tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah kami laksanakan dan selesai sesuai undang-undang,” tambah Afif.
Oleh karena itu, Afifuddin sudah memberi instruksi kepada jajaran KPU daerah untuk tindak lanjut pengesahkan hasil pilkada.
“Saat ini sudah saya instruksikan kepada teman-teman di daerah untuk mengesahkan hasil pilkada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Afifuddin menjelaskan dari 545 daerah yang sudah selenggarakan pilkada, terdapat 40 daerah yang masih bersengketa.
“Jadi untuk pelantikan dalam waktu dekat ini ada 505 kepala daerah, karena ada 40 masih dalam pemeriksaan lanjutan MK,” jelasnya.
Sementara itu, hingga sekarang pemerintah belum memastikan tanggal pelantikan kepala daerah, karena tanggal 20 Februari adalah usulan dari Presiden.
Walau demikian pemerintah sudah menentukan tanggal untuk pelaksanaan retret kepala daerah terpilih.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyampaikan kepala daerah setelah pelantikan akan mengikuti retret di Magelang.
Kegiatan retret ini akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di kompleks Akmil Magelang.
Ketika melihat kesiapan di kompleks Akmi Magelang, Bima Arya mengatakan ada 189 tenda yang terpasang untuk 481 bupati dan walikota serta 33 gubernur.
“Jadi rencananya pada 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini dan diterima oleh bapak Gubernur Akmil dan semua kegiatan baik konsep acaranya, pembekalannya bisa betul-betul diikuti semua kepala daerah,” kata Bima.
Kepala daerah akan mengikuti tiga materi utama yaitu, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lemhanas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga akan menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi semua kepala daerah.
Pengamat: AARS Harus Kurangi Stafsus tak Berguna
Untuk semua kegiatan dan rangkaian kegiatan retret sudah disusun oleh Kemendagri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lemhanas. (ato)
Tidak ada komentar