Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) mengangkat kembali wacana pembentukan Kota Langowan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), setelah 25 tahun tertunda.
Sekretaris Provinsi Sulut, Steve Kepel menyebut Pemprov siap untuk mengeksekusi pembentukan daerah otonom baru, termasuk Kota Langowan.
“Kami menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait daerah otonomi baru, kalau sudah bisa tentu akan kami ajukan ke pusat,” kata Kepel.
Sekprov menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulut serius dan mendukung penuh pembentukan Kota Langowan sebagai DOB.
“Kami sudah mempersiapkan semua ketentuan yang dibutuhkan terkait pembentukan Kota Langowan,” katanya.
Ketua Panitia Pembentukan Kota Langowan, Jeffry Pay mengatakan DPR sudah menyetujui Langowan sebagai DOB di Sulawesi Utara.
“Proses pembentukan Kota Langowan sudah ada persetujuan dari pemerintah pusat bersama DPR RI dan DPD, tinggal menunggu finalisasinya,” kata Jeffry Pay.
Sementara itu terkait wacana tersebut, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie meminta Pemprov Sulut lebih serius.
“Inikan wacana yang sudah saya dengar dari dulu, tapi tak pernah terealisasi hingga sekarang,” katanya kepada newsantara.id, Selasa (28/1/2025).
Menurutnya, peluang terbesar untuk mewujudkan Langowan sebagai DOB adalah saat ini, karena salah satu putra Langowan adalah Presiden.
“Presiden Prabowo punya darah Langowan, beliau akan dengan senang menjadikan Langowan DOB,” ujar Massie.
Lanjutnya, tinggal bagaimana panitia pembentukan Kota Langowan bekerjasama dengan Pemprov Sulut untuk secepatnya mengeksekusi rencana ini.
Sebenarnya, wacana pemekaran Langowan menjadi kabupaten baru di Sulut sudah digaungkan sejak tahun 2020 lalu.
Saat itu, Ketua DPRD Sulut, Meiva Lintang menyebut pihaknya sudah meneliti dan mengkaji draf pemekaran DOB. Hasilnya, Kota Langowan sudah cukup memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pusat.
“DPRD Sulut mendukung sepenuhnya pemekaran Kota Langowan, karena secara yuridis sudah memenuhi persyaratan aturan serta dukungan politis masyarakat,” kata Lintang tahun 2020 lalu.
Tambah dia, DPRD Sulut juga sudah turun langsung ke lokasi guna mengecek kesiapan secara fisik dan dukungan moral.
Sekadar informasi, Desember 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam rapat Rapat Kerja dengan Komisi I DPD RI, mengatakan mempertimbangkan mencabut moratorium DOB.
Menurutnya, pemerintah saat ini sudah menerima 337 usulan pembentukan DOB di tanah air.
Rinciannya, 42 usulan pemekaran provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, enam daerah istimewa, dan lima otonomi khusus.
Namun, Arya menekankan perlunya pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut,. Menurutnya itu menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.
Sementara itu, DPR RI mengatakan kewenangan pemekaran daerah otonom baru bergantung kepada political will atau kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.
“Moratorium ini level kebijakannya Presiden. DPR maupun kementerian/lembaga menunggu Presiden,” kata Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dia menjelaskan, hal sama juga terjadi di era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Kesalahan Teknis, China Perintahkan Tesla Tarik 1,2 juta Mobil
Dia juga menjelaskan, dari ratusan usulan pemekaran daerah yang Komisi II DPR RI terima, hanya sedikit yang bisa menjadi pertimbangan.
“Kalau kita pilah, dari pengusulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sudah dapat rekomendasi dari bupatinya, gubernurnya, DPRD setempat, itu kurang dari 10 persen. Tambah yang punya feasibility study (studi kelayakan) kurang dari lima persen”,” jelasnya. (oka)
