Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan ketika aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, dengan bebas membabat hutan hijau.
Aktivitas perusahan tambang nikel ini memiliki izin langsung dari Kementerian ESDM di Jakarta.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam menyebut pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak karena izin pengelolaan tambang dari pusat.
“Kami kesulitan memberikan intervensi terhadap tambang yang semakin merusak dan mencemari hutan Raja Ampat, karena izinnya dari pusat,” kata Burdam.
Data DLH Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menulis, ada dua perusahaan yang mengelola tambang nikel di Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining dan PT GAG Nikel.
Kedua tambang tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat Raja Ampat masuk dalam Provinsi Papua Barat, sebelum Provinsi Papua Barat Daya berdiri.
Tak hanya dua perusahaan tersebut, ada juga banyak perusahaan yang ikut membabat hutan Raja Ampat dengan mengantongi IUP.
Perusahaan-persuahaan ini melakukan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran Raja Ampat.
Greenpeace Tolak Tambang Raja Ampat
Kawasan Kepualaun Raja Ampat memiliki kekayaan hayati berupa terumbu karang yang mencapai 75 persen spesies terumbu karang di dunia.
1.400 jenis ikan-ikan karang termasuk pari manta (Mobula birostris), dan 700 invertebrata jenis moluska terancam punah.
Dalam Indonesia Critical Minerals (ICM) 2025 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (3/6/2025) Greenpeace Kampanyekan Hutan Indonesia.
Kepala Global Greenpeace, Kiki Taufik, mengatakan keberlangsungan hayati Raja Ampat terancam punah akibat adanya tambang nikel.
“Tidak hanya biota laut tapi juga satwa-satwa khas bumi Cendrawasih di Raja Ampat turut terancam akibat hilirisasi nikel,” katanya.
Kiki mencontohkan, Wilson’s bird-of-paradise alias burung Cenderawasih Botak (Cicinnurus respublica) yang hanya terdapat di Kawasan Raja Ampat.
Jenis burung ini banyak menarik perhatian para pengamat burung mancanegara, apalagi bisa ditemui sekitar rumah warga kepulauan Raja Ampat.
Pemerintah dan DPR Angkat Bicara
Putra Papua yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut akan mengevaluasi sejumlah tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat.
Bahlin berjanji dalam waktu dekat akan memanggil para pemilik perusahaan tambang tersebut untuk evaluasi.
“Saya akan panggil mereka, cek izin mereka dan lakukan evaluasi,” kata Bahlil.
Terpisah, wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyayangkan adanya aktivitas tambang nikel di wilayah pariwisata Raja Ampat.
Mantan jurnalis ini meminta kawasan Raja Ampat jangan sampai rusak dan harus terjaga keasliaannya.
“Ini harus dijaga karena akan menjadi warisan kepada anak leluhur kita,” pinta Ni Luh.
Kementerian Parisiwata juga bakal memanggil Gubernur Papaua Barat daya dan Bupati Raja Ampat, terkait aktivitas tambang nikel tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir prihatin terkait potensi kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang nikel Raja Ampat.
“Raja Ampat tak hanya bagian dari kekayaan alam Indonesia, tetapi merupakan salah satu warisan ekologis dunia yang harus tetap terjaga,” katanya.
Haji Jalal mengatakan, dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Raja Ampat jangan jadi korban kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
“Jangan jadikan Raja Ampat sebagai korban ambisi, perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup,” terangnya.(oka)
Tidak ada komentar