Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara angkat bicara menanggapi serangkaian isu publik yang beredar mengenai kebijakan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK).
Melalui Juru Bicara Pemprov sekaligus Plh Kepala Diskominfo, Denny Mangala, Pemprov meminta masyarakat menilai berita dan unggahan media sosial secara proporsional dan berhati‑hati terhadap narasi yang cenderung menyerang personalitas serta interpretasi kebijakan secara sepihak.
Menurut Denny Mangala, kebijakan gubernur harus dipahami dalam konteks perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029 (Perda Nomor 2 Tahun 2025).
Dokumen itu, kata Mangala, memetakan langkah lima tahunan dan menjelaskan apa saja yang dijalankan tiap tahun, sehingga beberapa program yang belum terlihat secara fisik bukan berarti tidak ada perencanaan atau komitmen.
Mangala juga menanggapi tudingan netizen terkait pengangkatan staf khusus dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah.
Ia menegaskan pengangkatan staf khusus adalah kebijakan yang sah, bersifat pendukung tata kerja pemerintahan, dan umum dipraktikkan pada tingkat provinsi bahkan kementerian.
Pengangkatan Staf khusus menurutnya, berdasarkan pengalaman, kompetensi dan latar belakang yang mendukung percepatan kebijakan strategis daerah, termasuk Sulawesi Utara.
Soal anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik, Pemprov menjelaskan bahwa dinamika APBD 2025 terpengaruh kebijakan efisiensi nasional sehingga diperlukan penyesuaian.
Meski demikian, Mangala menyebut sejumlah capaian yang sudah diperjuangkan Gubernur ke Pemerintah Pusat, seperti upaya pemenuhan listrik 24 jam untuk pulau‑pulau terluar serta aliran bantuan bidang pertanian, perikanan dan pangan murah bagi masyarakat.
Menurut Jubir, dukungan pusat kini mulai mengalir untuk proyek proyek strategis seperti perluasan hub pelabuhan Bitung dan pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan.
Jubir Pemprov juga meminta masyarakat untuk menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi. Ia mengimbau perbedaan pandangan politik disalurkan lewat mekanisme demokrasi tanpa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sedang berjalan.
“Mari berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur untuk bekerja membangun Sulawesi Utara,” pungkas Mangala.
