Immanuel Ebenezer, pria yang dulu sebagai panglima relawan Jokowi Mania, kini menjadi headline nasional bukan karena gebrakan kebijakan, melainkan karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu bersama 10 orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penangkapan ini bukan hanya mengguncang Kementerian Ketenagakerjaan, tapi juga menjadi pukulan telak bagi Kabinet Merah Putih yang baru berjalan kurang dari setahun.
KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan sebuah motor Ducati dalam operasi tersebut. Ruang kerja di Kementerian Ketenagakerjaan pun disegel, menandai betapa seriusnya dugaan korupsi yang menyeret nama Noel—sapaan akrab Immanuel. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan bahwa pemerasan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi K3, sebuah dokumen penting yang menjadi syarat legalitas operasional dan partisipasi dalam tender besar. Modusnya klasik: memperlambat atau mempersulit proses bagi perusahaan yang tidak “kooperatif”, alias tidak memberikan uang pelicin.
Ironi dari kasus ini terletak pada sosok Immanuel Ebenezer sendiri.
Ia bukan figur baru dalam politik nasional. Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, Noel meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia. Ia mulai dikenal publik saat menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) pada Pilpres 2019, mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin secara militan. Namun, arah dukungannya berubah drastis menjelang Pilpres 2024. Awalnya, ia mendukung Ganjar Pranowo dan membentuk relawan Ganjar Mania, tetapi kemudian membubarkan kelompok itu dan beralih mendukung Prabowo Subianto, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—menjadi calon wakil presiden.
Langkah politik Noel tak berhenti di situ. Ia bergabung dengan Partai Gerindra dan maju sebagai calon anggota legislatif dari dapil Kalimantan Utara. Meski meraih 29.786 suara, ia gagal lolos ke Senayan. Namun, keberpihakannya kepada Prabowo-Gibran membuahkan posisi strategis: Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih. Penunjukan ini sempat menuai kritik, mengingat rekam jejak Noel yang penuh kontroversi, termasuk saat menjadi saksi meringankan dalam kasus terorisme Munarman dan pernyataannya yang viral soal tagar #KaburAjaDulu.
OTT terhadap Noel menjadi ujian pertama bagi komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menyayangkan kejadian tersebut. Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan para pembantunya untuk tidak menyalahgunakan amanah rakyat. Ia juga menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya dan tidak akan melindungi kader Gerindra yang terlibat korupsi. Bahkan, Prabowo sebelumnya telah menyerukan agar kader partainya yang terlibat segera menjadi justice collaborator.
Respons Istana terkesan hati-hati namun tegas. Prasetyo menyatakan bahwa jika Noel terbukti bersalah, maka akan segera terjadi pergantian posisi. Namun, ia juga menekankan menghormati proses hukum. Keputusan politik akan menunggu hasil pemeriksaan KPK. Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan internal di kementerian, terutama dalam pengurusan sertifikasi K3 yang selama ini rawan pungli dan manipulasi.
Kasus ini membuka kotak pandora tentang borok birokrasi di sektor ketenagakerjaan. Sertifikasi K3 seharusnya menjadi instrumen perlindungan pekerja, bukan alat pemerasan.
Ketika pejabat setingkat wakil menteri menjadikan regulasi sebagai ladang pungli, maka bukan hanya kredibilitas kementerian yang runtuh. Tapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi.
Immanuel Ebenezer kini berada di Gedung Merah Putih KPK, menjalani pemeriksaan intensif. Dalam waktu 1×24 jam, mereka akan menentukan status hukumnya. Apakah ia akan menjadii tersangka atau bebas, publik menunggu dengan waspada. Yang jelas, penangkapan ini menjadi sinyal bahwa KPK masih punya taring, dan bahwa kabinet Prabowo tidak kebal dari sorotan hukum.
Dari relawan jalanan hingga ruang kekuasaan, perjalanan politik Noel adalah cermin dari dinamika politik Indonesia yang cair dan penuh kejutan. Namun, ketika kekuasaan berjalan tanpa integritas, maka ujungnya bukan panggung kehormatan, melainkan ruang tahanan. Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang sistem yang membiarkan celah korupsi tumbuh subur di balik regulasi yang seharusnya melindungi.
