Hotel Indonesia Syariah Pekalongan Minta Maaf Usai Viral

Hotel Indonesia Syariah Pekalongan Minta Maaf Usai Viral

Setelah sempat menjadi sorotan publik akibat insiden pengusiran tamu, Hotel Indonesia Syariah Pekalongan akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Melalui video yang dirilis pada 16 Agustus 2025, pihak manajemen menyampaikan permintaan maaf kepada Rama Sahid, tamu yang mengalami langsung kejadian tersebut. Permintaan maaf itu juga ditujukan kepada Wali Kota Pekalongan, Dinas Pariwisata, serta PHRI sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Rama Sahid memicu insiden ini lewat unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dua orang dari pihak hotel mendatanginya pada malam hari.

Dalam video itu, mereka mengetuk pintu kamarnya dengan nada keras dan meminta ia membayar biaya tambahan sebesar Rp10 ribu, memicu ketegangan. Rama mengaku telah membayar penuh melalui aplikasi pemesanan online, dan menolak membayar biaya yang menurutnya tidak tercantum dalam sistem. Ia menyebut bahwa hotel dan aplikasi seharusnya menyelesaikan selisih biaya secara langsung, tanpa membebankannya kepada tamu. Ia juga mempertanyakan transparansi harga dalam proses pemesanan.

Unggahan Rama langsung viral dan memicu perdebatan di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan profesionalisme hotel karena mereka tidak menjelaskan selisih harga sebelumnya, namun tetap mengusir tamu pada pukul 11 malam. Bahkan, beberapa komentar menyindir label “syariah” yang disandang hotel tersebut, menyebut bahwa praktik yang dilakukan justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan pelayanan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Menanggapi hal tersebut, manajemen hotel mengakui bahwa tindakan yang terjadi merupakan kesalahan internal.

Mereka menyatakan penyesalan atas dampak yang muncul dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelayanan, termasuk mekanisme pembayaran baik melalui aplikasi maupun secara langsung. Dalam pernyataan resminya, pihak hotel juga menegaskan bahwa akun TikTok bernama @Natasha987083 yang sempat mengatasnamakan hotel bukanlah akun resmi mereka. Klarifikasi ini sekaligus menjadi upaya untuk meredam kebingungan publik terkait identitas digital hotel tersebut.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada reputasi hotel, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Kota Pekalongan. Dalam beberapa hari terakhir, nama hotel tersebut menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial, dengan banyak pengguna membagikan ulang video Rama dan memberikan komentar kritis. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar Dinas Pariwisata melakukan audit terhadap standar pelayanan hotel-hotel di wilayah tersebut.

Rama sendiri menyatakan bahwa selama ini ia telah menginap di berbagai hotel dan baru kali ini mengalami permintaan biaya tambahan yang tidak tercantum dalam aplikasi. Ia menegaskan bahwa prinsipnya adalah membayar sesuai yang tertera di sistem, dan menolak segala bentuk pungutan yang tidak transparan. Menurutnya, jika ada perbedaan harga, maka pihak hotel seharusnya menyelesaikannya langsung dengan pihak aplikasi, bukan dengan tamu.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, manajemen Hotel Indonesia Syariah Pekalongan menyampaikan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan mereka.

Para pelaku industri pariwisata berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan dan memastikan transparansi harga dalam setiap proses pemesanan. Mereka juga berjanji akan memperkuat komunikasi internal agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf, publik masih menunggu langkah konkret dari pihak hotel. Beberapa pengamat pariwisata menilai insiden ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pemesanan dan pelayanan hotel. Pihak hotel dan pengelola aplikasi perlu memperkuat integrasi sistem mereka untuk mencegah kesalahan dan kebingungan di lapangan. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa label “syariah” bukan sekadar nama. Penyedia layanan harus menerapkan nilai syariah melalui praktik pelayanan yang adil, transparan, dan beretika.

Dengan sorotan yang masih berlangsung, Hotel Indonesia Syariah Pekalongan menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Waktu dan konsistensi mereka dalam menerapkan standar pelayanan yang lebih baik akan menguji langkah-langkah perbaikan yang mereka janjikan. Bagi Rama Sahid dan banyak tamu lainnya, kejelasan harga dan perlakuan yang adil bukanlah permintaan berlebihan. Setiap penyedia layanan akomodasi wajib menjamin hak dasar tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *