Beredar di media sosial, Bupati Nabire Mesak Magai mengeluarkan surat edaran tentang pemberhentian tenaga non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Surat sakti yang keluar bernomor 100.3.4.2/i897/sek tahun 2025, dan ditandatangan langsung oleh Bupati Mesak Magai, tanggal 23 Oktober 2025.
Dalam surat edaran tersebut, Bupati Mesak menyampaikan kepada seluruh Kepala OPD untuk memberhentikan seluruh tenaga non ASN.
Alasan pemberhentian tenaga non ASN atau honorer ini, berhubungan dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2026.
Beragam tanggapan langsung membanjiri linimasa media sosial yang memposting surat edaran tersebut.
Dari beberapa komentar yang ada, redaksi newsantara.id melihat ada komentar yang mengungkap kebobrokan pelayanan sebagian oleh ASN.
Mereka mengungkapkan, bahwa selama ini ternyata tenaga honorer yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Honorer banyak baru…. ASN tra pernah masuk kantor kenyataannya begitu, makan gaji buta.”
“Ada juga yang datang jam 12 siang, lalu pulang jam 14. Kalau gajian mereka paling sibuk.”
“Perbanyak kuota honorer trus, tapi ASN yang lebih banyak santai, pemborosan anggaran.”
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Nabire sementara lakukan percepatan proses penerbitan SK bagi ratusan PPPK untuk formasi tahun 2024.
Proses administrasi masih berjalan di Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, dan akan secepatnya terbit.
Bupati Nabire, Mesak Magai juga menyebut walaupun kebijakan efisiensi anggaran dari pusat berjalan, tapi Pemkab akan mengalokasikan anggaran gaji PPPK.
“Setiap proses tahapan kami lakukan secara cermat dan profesional, sehingga hak pegawai dapat terpenuhi sesuai ketentuan.”
“Kita tetap lakukan proses sesuai mekanisme dan memperhatikan kondisi keuangan daerah,” kata Magai.
Menurut Mesak, dengan adanya perintah efisiensi anggaran, maka turut berpengaruh bagi kemampuan fiskal daerah dan anggaran belanja pegawai.
https://newsantara.id/awas-bpom-temukan-15-obat-herbal-perusak-jantung-dan-ginjal/
Sementara itu, dalam mengantisipasi efisiensi anggaran Pemkab Nabire akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa sektor yang selama ini menjadi andalan untuk mendobrak nilai PAD, akan menjadi prioritas utama pendapatan daerah.
Optimalisasi pos-pos PAD tersebut bisa menjadi solusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah saat ini, bahkan untuk masa mendatang.(ato)
