Peserta Rrakor. (foto: ist).Memasuki musim penghujan di akhir tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengantisipasi terjadinya bencana alam yang sering mengintai.
Guna memantapkan rencana dalam penanggulangan bencana, Pemprov Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan di kantor Gubernur, Jumat (30/11/18).
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang mewakili Gubernur mengungkapkan, wilayah Sulut sangat kemungkinan alami bencana, dengan frekwensi yang cukup tinggi.
Menurutnya, hal ini bisa berpotensi menimbulkan korban jiwa, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis pagi masyarakat yang terkena bencana.
“Kita harus mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi sedini mungkin. Apalagi ancaman terjadinya bencana yang bisa menimbulkan korban jiwa,” katanya.
Humiang, mengimbau untuk selalu berkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang terus dilakukan secara sistematis, sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi sebelum maupun pasca bencana.
Berbagai upaya dan antisipasi terhadap kemungkinan besar terjadinya bencana semakin meningkat.
“Koordinasi antara stakeholders baik pemerintah, TNI-POLRI dan masyarakat harus berjalan dengan baik. Pola penanganan pasca bencana juga harus cepat, tepat sasaran dan profesional,” ujar mantan Sekot Kota Bitung.
Bila dilihat dari topografi, wilayah dataran Sulut yang terdiri dari pegunungan dan bukit, serta terdapatnya 12 gunung berapi, yang memiliki ketinggian diatas 1000 mater dari permukaan laut.
Sulut bisa dikategorikan termasuk wilayah rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial, dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harmadi ketika hadir, memberikan pandangan tersendiri tentang uapaya penanganan bencana di Sulut.
Dikatakannya, bencana alam yang harus diantisipasi adalah fenomena alam, seperti gempa bumi, tanah begerak, dan gunung meletus.
Oleh karena itu, dia meminta Pemprov Sulut harus mempersiapkan masyarakat, agar memiliki karakter mental yang kuat dalam menghadapi setiap bencana.
“Pemprov Sulut harus lebih peka dalam melihat kapan terjadinya bencana, sehingga antisipasi bisa dilakukan sedini mungkin,” kata Harmadi.
Bisa juga dengan memberikan pemahaman ke warga untuk tidak mendirikan bangunan di wilayah sesar aktif, serta harus membangun infrastruktur dan tata ruang dengan struktur aman bencana.
Aktif melakukan simulasi bencana agar masyarakat bisa mengenal jalur evakuasi yang baik dan tidak panik.
Penulis : Emmanuel Athlon
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar