Bupati mengunjungi RS Mitra. (foto: ist).Per 1 Februari 2020 Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) resmi putus Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Jaminan Kesehatan yang jadi program Pemkab beberapa tahun terakhir ini, akhirnya harus kandas akibat Pemerintah Pusat memutuskan menaikkan iuran BPJS.
Putus kerjasama, Pemkab Mitra tak tinggal diam. Berbagai upaya jadi langkah Bupati James Sumendap untuk memberikan kesehatan gratis bagi rakyatnya.
Anggaran Rp16 miliar untuk biaya BPJS tahun 2020, beralih untuk pembenahan fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit yang ada di Mitra.
“RSUD Mitra akan segera melayani rawat inap 1×24 jam. Warga pemilik KTP Mitra tetap akan mendapatkan fasilitas kesehatan gratis dari pemkab,” kata Kadis Kesehatan Mitra Helny Ratuliu.
Bupati James Sumendap juga bergerak cepat untuk melengkapi peralatan di RSUD milik Pemkab.
Baca: Vicky Lumentut Hadiri Acara Tulude
Saat berkunjung ke RS Mitra Hebat, Sumendap mengatakan Pemkab segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari fasilitas hingga SDM.
“Dinas kesehatan akan berkantor di sini (RS Mitra Hebat). Pemkab harus segera mengatasi masalah ini. Masyarakat Mitra harus sehat,” kata Sumendap.
Sementara itu, putusnya kerjasama BPJS dan Pemkab Mitra sangat disayangkan pihak legislator.
Wakil ketua Dewan Mitra, Tonny Hendrik Lasut menyebut, untuk kondisi saat ini langkah Pemkab belumlah tepat.
Menurutnya, untuk kekurangan anggaran BPJS Pemkab bisa koordinasi dengan dewan, sehingga bisa saja ada pergeseran anggaran.
“Kondisinya saat ini kurang tepat. Fasilitas dan tenaga dokter di Mitra belum lengkap. Pemutusan kerjasama ini belumlah tepat untuk sekarang,” kata Lasut.
Dia menambahkan, seluruh anggota dewan sangat mendukung langkah Pemkab dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Koordinasi pemerintah dan dewan bisa memberi solusi atas kasus ini.
“Kami di DPRD siap melakukan pergeseran anggaran untuk kesehatan. Ada pos-pos anggaran yang bisa digeser. Karena masalah kesehatan paling diutamakan,” bebernya.
Diketahui, pada 31 Januari 2020, BPJS kesehatan Tondano telah mengeluarkan surat tidak diperpanjangnya kerjasama dengan Pemkab Mitra.
Dalam surat tersebut, BPJS menyebut ada sebanyak 50.954 jiwa masyarakat Mitra yang akan nonaktif dari jaminan kesehatan dari BJPS.
Penulis : Emmanuel Athlon
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar