Banyaknya aksi premanisme ormas mendapat perhatian serius pemerintah, apalagi mereka yang sering ganggu investasi.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendalami kasus ini dan akan mendata ormas-ormas tersebut.
Menurut Airlangga, aksi premanisme ormas selama ini menimbulkan kegagalan investasi hingga ratusan triliun.
“Akan kita cek satu-satu siapa saja mereka, sudah banyak yang kita inventarisir,” kata Airlanga di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar menyebut Aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas) banyak yang mengganggu kawasan industri.
Mereka kerap meminta jatah terkait adanya kegiatan industri, misalnya saat penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
Beber Sanny, ormas sering meminta jatah ketika mendengar ada investor yang sudah milih kavling pengolahan limbah.
“Saat mereka dengar sudah pada nongkrong di lokasi. Minta jatah semuanya, pak ini untuk saya yah, ini punya saya,” kata Sanny.
Berbagai cara dilakukan pengusaha hingga melibatkan aparat desa, namun hal itu tak juga kunjung berhasil.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli angkat bicara terkait hal ini. Menurutnya, jika terbukti maka itu jelas melanggar hukum dan merupakan tindak pidana.
“Kalau mereka malak artinya pidana dong, berarti harus berhubungan dengan pihak berwajib,” kata Menteri Yassierli.
Yassierli menambahkan, tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyebab masalah ini, pihaknya ditantang untuk bisa membuka lapangan kerja.
“Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa membuka lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja, serta mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.
Kementerian Tenaga Kerja mendata tingkat pengangguran saat ini mencapai 4,71 persen untuk semua tingkatan.
“Tak hanya ormas tapi untuk semua, pengangguran kita 4,71 persen, dan ini PR kita bersama untuk menciptakan lapangan kerja,” pungkas Menaker.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Sudah kami koordinasikan dengan kapolri soal aktivis ormas ganggu investasi industri. Prinsipnya kita akan tindak tegas,” kata Pasaribu.
Pasaribu mendorong satgas investasi melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk ambil langkah tegas.(ato)
Tidak ada komentar