Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki bulan keempat. Perlahan, masalah demi masalah mulai tampak telanjang ke publik. Itu bak bom waktu, yang akan menjadi bumerang buat rezim tersebut.
Meski berusaha menutupi, tampak jelas Kepala Komunikasi Kepresidenan Indonesia, Hasan Nasbi dan jajarannya mulai kewalahan.
Hal paling krusial dan signifikan adalah isu penghematan. Kebijakan ini sekilas begitu baik, namun sepertinya banyak aspek yang luput dari pertimbangan tim Prabowo.
Terlalu panjang rantai dan hal terkait yang menjadi imbas kebijakan tersebut.
Yang paling parah adalah PHK Massal.
Bukan hanya bagi tenaga honorer instansi pemerintah, namun masyarakat yang selama ini menggantungkan asap dapurnya pada kegiatan pemerintah.
Pekerja hotel, restoran, pariwisata, UMKM dan masih banyak lini lainnya yang terdampak instan. Mereka yang selama ini berharap orderan pemerintah kini cuma bisa mengelus dada.
Ini belum membahas tentang gaji atau tunjangan ASN beberapa kementerian/ lembaga yang tak cukup sampai akhir tahun.
Perlahan, bom waktu itu bisa meledak, menyerang pemerintahan Prabowo Subianto. Banyak alasan mendasari bahaya laten tersebut.
Pertama, kebijakan penghematan super ketat ini terjadi imbas dari kelalaian presiden sebelumnya memperhitungkan pembayaran utang jatuh tempo tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.
Sudah jelas nama Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani berada di jajaran menteri presiden Jokowi saat pembahasan tersebut.
Kedua, sudah tahu harus melakukan efisiensi ketat, Prabowo Subianto malah membentuk kabinet super gemuk, lebih dari 100 menteri/wakil menteri plus badan dan lembaga baru. Belum lagi para staf khusus di setiap kementerian/lembaga.
Rangkaian kunjungan ke luar negeri Prabowo Subianto dengan tim besar juga mulai mendapat kritik, karena tak mencerminkan efisiensi.
Ketiga, masih banyak sekali janji kampanye Prabowo yang belum terealisasi dan sepertinya akan sulit terwujud. Silakan googling apa saja janji Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.
Janji Prabowo bukan hanya soal makan dan cek kesehatan gratis. Tentu saja publik, terlebih para pemilihnya akan menagihnya. Cinta bisa menjadi kecewa dan benci karena hal ini.
Keempat, Kebiasaan Prabowo yang selalu test the water alias cek ombak mulai menuai cibiran.
Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut kebijakan Bahlil Lahaladia terkait kelangkaan gas melon, bukan kebijakan Prabowo cukup menghina logika.
Terlalu bahlul jika Bahlil berani mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi kepada presiden.
Kelima, pengurangan anggaran perawatan infrastruktur Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, akan menjadi masalah pelik dalam beberapa waktu ke depan.
Pemotongan anggaran yang cukup besar dua kementerian ini, tentunya bisa mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sarana. Ini rentan menjadi masalah serius.
Anehnya, beberapa lembaga penegakan hukum mendapat pengurangan yang sangat kecil. Hal ini bisa menjadi multitafsir publik.
Keenam, pernyataan Prabowo yang terus membela Jokowi sebagai teman dan gurunya mulai menjadi meme satire dan sarkas netizen.
Terbaru, Prabowo meneriakkan ‘Hidup Jokowi’.
Hal ini bisa terbaca publik, jika Prabowo mengabaikan kesalahan Jokowi dan berusaha terus melindunginya. Terlebih soal rilis OCCRP.
Ini sewaktu-waktu akan menjadi pemantik masalah, jika kehidupan rakyat dalam lima tahun ke depan menjadi lebih sulit.
Prabowo nantinya bisa terseret dalam kesalahan masa lalu rezim Jokowi.
Ketujuh, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor masih terekam memori publik.
Meski sempat meluruskan, namun pernyataan kontroversial semacam itu akan menjadi bahan menyerang Prabowo di masa mendatang.
Kedelapan, oligarki yang terus menjadi kambing hitam. Pada dasarnya, pengusaha pemilik modal berani mengeluarkan dana yang cukup besar, karena ada kesepakatan yang menguntungkan.
Pernyataan Aguan soal terpaksa investasi di IKN dan kini tersangkut kasus pagar laut, membuktikan tekanan dan deal bawah meja di pemerintahan lalu.
Mereka jelas tak terima jika selalu menjadi pihak yang bersalah, sementara raja kecil yang memberi perintah tak tersentuh hukum.
Delapan faktor itu hanya sebagian dari banyak alasan, pemerintahan Presiden kedelapan, Prabowo Subianto kini dalam posisi sulit.
Belum lagi pelanggaran aturan tata negara seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Mayor Teddy sebagai tokoh banyak urusan.
Saat ini, publik mungkin masih bisa maklum dan mafhum.
Meski Prabowo sering berkoar soal keberpihakan kepada rakyat kecil, masyarakat akan selalu menjadi penilai yang objektif.
Pada akhirnya, mayoritas akan sadar bagian mana yang tulus dan sekadar omon-omon. Pun begitu, mereka sudah tahu membedakan antara macan dan kucing.
Berikan saja waktu, karena masih ada empat tahun sekian bulan masa pemerintahannya. Semoga Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang baik.
Waktu jua yang akan membuktikan… (Oka)
Transsion Jadi Raja HP Indonesia, Samsung dan Xiaomi Tumbang
