Vaksin CovidAnggota DPR RI Asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning Proletariyati, memberikan pernyataan keras kepada pemerintah soal vaksin Covid 19.
Baca: Memalukan, 3 Tokoh PDIP Ditangkap Dalam 10 hari
Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito dan Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir, Selasa, (12/1/2021).
Ribka Tjiptaning memulai pernyataannya soal karut marut kesehatan makin pelik ketika Jokowi menunjuk Wamen BUMN menjadi Menteri Kesehatan.
“Jokowi ini pembisiknya siapa? Terakhir makin gak jelas. Sampaikan ke pak Jokowi, Mbak Ning dia tahu,” kata Ribka Tjiptaning
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada masyarakat usai pemberian vaksin.
“Ini Bio Farma saja bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” kata dia.
Lanjut dia, mengacu pengalamannya ketika menjabat ketua komisi IX periode 2009-2014, bisa saja hal buruk terjadi kepada masyarakat.
“Ini saya ulangi lagi, vaksin anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Padahal vaksin ini di India dan Afrika ditolak. Masuk ke Indonesia Rp1,3 triliun,” dia mengingatkan.
Tjiptaning yang juga seorang dokter, kembali mempertanyakan soal vaksin covid 19 gratis kepada masyarakat.
Dari catatan datanya, ada lima kategori harga dari vaksin covid 19 tersebut.
“Gratis buat masyarakat yang mana, ini ada lima kategori. Ada yang Rp116 ribu, Rp292 ribu, Rp584 ribu, Rp1 juta dan Rp2,1 Juta. Pasti yang paling murah untuk rakyat miskin,” ketusnya.
Dia membandingkan, harga rapid test dan tes swab yang hingga kini belum ada batas harga tertinggi.
“Saya dengar di RS Abdi Waluyo untuk swab yang hasilnya satu hari keluar, harganya Rp6,5 juta. Untuk yang hasilnya tiga hari Rp3,5 juta. Saya di klinik lain harganya Rp900 ribu. Yang jadi patokan, lamanya pemeriksaan atau duitnya?” tanya dia.
Tjiptaning menuding negara berbisnis dengan rakyatnya di tengah kondisi pandem covid-19 sesuai dugaannya sejak Maret 2020.
“Sejak Maret 2020 sudah saya sampaikan, ujung-ujungnya jualan obat dan vaksin. Masa (penjualan) Alat Perlindungan Diri (APD) sudah lewat, habis ini jualan obat, setelahnya stunting. Begitu polanya. Naruh Wamennya BUMN pasti buat begitu,” tuduh Tjiptaning.
Dengan tegas dirinya beserta keluarga menyatakan menolak menerima vaksin covid 19. Dia mengaku siap menerima konsekwensinya.
“Saya menolak vaksin. Semua keluarga saya, mending bayar denda. (nanti) Jual mobil. Jangan maksa, pelanggaran Hak Asasi Manusia,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan Presiden Joko Widodo akan mendapat vaksin covid-19, Rabu (13/1/2021).
Hal ini menyusul izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan makanan, Senin (11/1/2021).
EUA keluar usai melihat hasil pengujian klinis tahap tiga di Bandung, Brasil dan Turki. (kay)
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar