Padahal untuk tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyiapkan dana sebesar Rp90 miliar. Dana untuk guru SMA/SMK di Sulut, cair dalam empat tahap, yaitu setiap triwulannya sebesar Rp22,5 miliar.
Kadis Pendidikan Sulut, Grace Punuh kepada media tidak memberi tanggapan apa-apa. Dia seperti tidak mengetahui persis kapan proses pencairan dana tersebut.
“Saya tak tahu, Coba tanyakan sama pimpinan,” katanya.
Walau demikian, Punuh menyebut pihaknya tidak mau terjadi lagi keterlambatan pencairan seperti kejadian-kejadian yang sudah lewat sebelumnya.
Punuh juga memberi sinyal adanya perombakkan struktur, terkait dana sertifikasi guru SMA/SMK.
“Tahun depan akan ada perubahan struktur, termasuk SDM,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam proses pencairan dana sertfikasi, masih akan ada proses adaptasi, karena Pemprov baru saja mengambil alih SMA/SMK pada tahun ini.
Grace Punuh menjelaskan, bukan hanya dana sertifikasi guru, namun dana BOS bagi SMA/SMK juga telah menjadi tanggung jawab mereka.
“Kami masih mencari sistem pencairan yang tepat, sehingga ke depan tidak ada lagi keterlambatan seperti sekarang ini,” tambahnya.
Untuk dana BOS bagi SMA/SMK di Sulut, pada tahun 2018 berjumlah Rp530 miliar, dan akan cair selama 4 triwulan.
Lamanya pencairan dana sertifikasi pada semester ke IV ini membuat banyak guru-guru yang kecewa.
Mereka berharap sebelum hari Natal dapat cair, karena bisa membantu mereka dalam menyambut natal dan tahun baru.
“Kami sangat berharap pemprov bisa segera mencairkan secepatnya, bila tidak kami harus mengutang lagi untuk merayakan Natal,” kata Stela salah satu guru SMK di Manado.
Sekadar informasi, dana sertifikasi guru atau populer dengan tunjangan profesi guru, adalah dana transferan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Untuk Sulawesi utara, khususnya guru SMA/SMK yang menerima dana sertifikasi ini berjumlah sekitar 3.905 orang.
Mereka adalah guru PNS dan guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru dari Kementerian dan kebudayaan Indonesia.
Penulis : Emmanuel Athlon
Tidak ada komentar