Efiseiensi anggaran dari Presiden Prabowo mendapat perhatian semua Kementerian dan Lembaga, termasuk KPU yang potong anggaran sebesar Rp900 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin mengatakan efisiensi anggaran merupakan instruksi Presiden Prabowo yang harus semua pihak laksanakan.
Karena itu, pagu anggaran KPU tahun 2025 yang semula sebesar Rp3 triliun dipangkas Rp900 miliar, sehingga hanya tersisa Rp2,1 triliun.
“Efisiensi anggaran ini juga berlaku untuk seluruh satuan kerja KPU pusat hingga tingkat KPU daerah,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menurut Afifuddin, pemotongan anggaran tak mengganggu kinerja KPU karena saat ini banyak kegiatan KPU yang berlangsung dalam kantor.
“Efisiensi ini tak menggangu kerja kami dalam proses penyelesaian Pilkada di semua daerah,” ujarnya.
Karena itu, Afifuddin meminta semua KPU di daerah untuk melakukan efisiensi dengan semua kegiatan harus di kantor.
“Semua kegiatan kami upayakan di kantor KPU saja, dengan prinsip efisien dan aktivitas kami di daerah-daerah juga masih mengikuti seluruh aktivitas pelaksanaan pilkada,” jelas Afifuddin.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Kementerian Keuangan menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga tahun 2025 Rp256,1 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan efisiensi mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian dan lembaga.
Walau demikian, Menteri Sri Mulyani menegaskan rencana penghematan besar-besaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial rencana pemerintah.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyambut positif kebijakan ini, karena dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.
“Sebagian pihak akan mendapat untung dengan efisiensi ini, dan sebagian yang lain merugi, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang mau pemerintah,” kata Wijayanto.
Kebijakan melakukan efisiensi anggaran katanya memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN.
“Misalnya, dengan pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas maka akan menekan pemasukan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” jelasnya. (ato)
