Joko, Kembalilah ke Jalan yang Benar

F. G. Tangkudung
14 Jan 2024 12:45
Opini 0 132
3 menit membaca

Sebulan jelang pemungutan suara pemilihan presiden Indonesia, posisi Presiden Joko Widodo makin terusik. Sejumlah tokoh bangsa yang selama ini dikenal sebagai pecinta Joko mulai menyuarakan keresahan.

Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, Lukman Hakim Saifuddin, Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom dan lainnya kepada Wapres Maruf Amin, Kamis (11/1/2024), intinya meminta pemerintah netral menyikapi Pemilu.

Mereka yang menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa akhirnya bergabung dengan sejumlah tokoh yang sedari awal mulai meyuarakan keresahannya. Ada nama Romo Frans Magnis Suseno, KH Mustofa Bisri, Ikrar Nusa Bakti, Goenawan Mohamad dan banyak lagi.

Memang tak terbantahkan, cawe-cawe Joko sudah terlalu jauh offside. Wajar banyak tokoh yang menggeleng kepala dengan perubahannya. Joko seolah takut jika pasangan Prabowo-Gibran kalah pada 14 Februari nanti.

Keterlibatan sejumlah oknum aparat dan laporan indikasi kecurangan nyata terjadi di sejumlah tempat. Mayoritas menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Bowo-Gibran. Tentu saja, satu nama yang muncul di benak publik sebagai otaknya, Joko.

Sebenarnya, rentetan kejadian sudah menunjukkan campur tangan kepala negara yang seakan tak rela lengser dari kursinya. Mulai dari wacana tiga periode, Kaesang menjadi Ketum PSI, Keputusan Kontroversial MK hingga memburuknya hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP .

Sulit mencari sisi kebenaran keputusan MK No. 90 tahun 2023 yang akhirnya menjadi dasar hukum Gibran menjadi calon wakil presiden. Semua jelas dan gamblang dalam putusan MKMK, keputusan tersebut berawal dari pelanggaran etika berat. Sayang kelemahan konstitusi RI, tetap menggunakan putusan hukum MK meski itu dari cara tak benar.

Publik mungkin sudah melupakan itu jika Joko coba sembunyi dan bersikap netral sejak saat itu. Namun, Joko tetap mempertontonkan birahi politiknya. Yang menggemaskan adalah menggunakan bantuan dari uang rakyat untuk kampanye bagi Bowo-Gibran.

Selain itu, berulangkali sejumlah oknum aparat terlihat tak lagi punya etika dan rasa malu, terang-terangan menunjukkan keberpihakan. Teranyar, pernyataan bersayap Kapolri yang menuai beragam tanggapan negatif.

Sudah saatnya, Joko kembali ke jalan yang benar. Biarkan tiga pasangan calon bertarung dengan adil tanpa ada bantuan kepala negara, meski di situ ada anak biologis. Jangan biarkan banyak legacy baik selama 9 tahun kepemimpinan akhirnya terhapus dan terlupakan karena sikap itu.

Yakinlah, siapapun presiden ke-8 terpilih nanti sudah tertulis di lauhul mahfudz jauh sebelum Joko terpilih sebagai presiden ke-7.

Biarkan Pemilu berjalan riang gembira sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Dengan begitu, sulit meragukan legitimasi presiden terpilih.

Beda halnya jika situasi ini terus terjadi sampai 14 Februari atau bahkan hingga 26 Juni 2024 mendatang. Jika pasangan calon presiden- wakil presiden pilihan Joko menang, justru akan menjadi awal kekisruhan yang bisa melebar dengan alasan kentalnya kecurangan dan keberpihakan Joko.

Cukuplah menjadi pembajak demokrasi dan kembali ke jalan yang benar. Sadarlah ketika Gibran mendapat gelar anak haram konstitusi.

Mungkin fakta, sesuai data World Population Review, rata-rata IQ rakyat Indonesia hanya 78, terendah se-ASEAN. Namun, masih banyak rakyat Indonesia yang punya idealisme dan integritas untuk menyelamatkan kondisi bangsa.

Indonesia adalah tanah air dan ibu pertiwi 270 juta rakyat Indonesia, bukan hanya milik satu keluarga atau satu gerombolan. 

Proyek Nangis Bareng yang Gagal

Tontonan selama ini terlalu vulgar menampilkan kebobrokan mental dan tak etis. Ingatlah jargon Revolusi Mental, meski itu hanya sekadar kalimat tanpa makna. Sekali lagi, sadarlah Jok, sebelum semuanya terlambat. (fgt)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *