Hari pemungutan suara untuk memilih Calon Presiden (Capres) 2024 kian dekat. Seiring waktu, masyarakat Indonesia sudah pasti akan terbelah, terkotak dengan pilihan masing-masing. Satu pesan penting, jangan fanatik buta dengan capres pilihan, tak ada gunanya!
Praktis, hanya euforia kesenangan sesaat jika capres jagoan unggul dalam hasil pemungutan suara.
Mari sedikit melihat ke belakang. Menghadapi Pilpres tahun 2019, masyarakat Indonesia terbelah, jurangnya begitu besar. Ada yang senang masuk kelompok cebong, ada pula yang bangga menjadi kampret.
Setiap hari, dua kelompok ini memamerkan kelebihan jagoan masing-masing. Yang lebih parah, sebagian dari mereka menyebarkan berita bohong, bagian kampanye hitam, untuk mendiskreditkan pasangan lain demi memenangkan pasangan idolanya.
Hasilnya, pasangan Joko Widodo- Maruf Amin unggul 85.607.362 (55,5%) suara berbanding 68.650.239 (44,5%) suara milik pasangan pecundang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Yang terjadi setelahnya, Prabowo-Sandi atas nama mempersatukan pendukung, menerima pinangan Jokowi-Maruf untuk menjadi menteri. Keduanya meninggalkan pendukungnya yang sebagian besar menginginkan mereka tetap menjadi tokoh oposisi.
Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, dan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Bagaimana perasaan 68.650.239 pendukung Prabowo-Sandi? Tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Belum cukup? Lihatlah bagaimana semangat Ali Mochtar Ngabalin berkampanye untuk Prabowo Subianto tahun 2014. Bahkan, tanpa etika mempermalukan Joko Widodo lewat body shaming.
Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika kalah dan ada kesempatan, Ali mengubah layarnya mengikuti angin kekuasaan. Atas nama tersadar dari kekeliruan, dia kini nyaman dengan jabatannya.
Atau Mahfud MD, ketua tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 2014 lawan Jokowi-JK. Seiring waktu dia berbalik arah, dan kini menjadi bagian kabinet Jokowi.
Ada lagi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang tahun 2014 awal kemunculannya, ‘menyerang’ mantan anak buahnya, Prabowo Subianto dengan dalih paling mengenal karakter juniornya tersebut. Prabowo disebut tak pantas menjadi presiden RI. Kini keduanya mesra, dalam kabinet Jokowi-Maruf empat tahun belakangan.
Publik harus belajar memahami, sesuatu yang terungkap di media seringkali bukan hal sebenarnya yang terjadi.
Mari lanjut lebih jauh. Sekadar pengingat, ada 894 petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meninggal ketika menjalankan tugasnya tahun 2019.
Pertanyaannya, apakah para korban tersebut mendapat predikat pahlawan demokrasi? Apakah anak-anak korban yang ditinggalkan mendapat beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi? TIDAK!
Mungkin mereka mendapatkan sertifikat penghargaan plus santunan ala kadarnya.
Ada lagi, sembilan korban jiwa akibat demo menolak hasil pemilu Mei 2019. Nyawa mereka melayang sia-sia hanya untuk membela pasangan calonnya. Mirisnya, sebagian besar masih kategori anak-anak.
Terakhir, dan paling umum terjadi. Pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya menjadi ajang sukacita justru selalu menjadi momen pemisah, menggali lubang yang dalam, juga membangun dinding yang tinggi.
Berapa banyak suami-istri, kakak- adik, ortu-anak, saudara dan karib yang harus bertengkar karena beda pilihan. Tentu saja dengan fanatik buta capres masing-masing. Jika beda pilihan, lainnya akan mendapat cap bodoh, bertengkar dan tak lagi bertegur sapa.
Faktanya, sampai sekarang masih begitu banyak hubungan renggang akibat Pilpres 2019 belum pulih. Permusuhan masih terjadi, sementara para elite sudah tertawa bersama menikmati kursi lengkap dengan fasilitasnya.
Apalagi gamblang dan vulgar menjelekkan calon pasangan lain di media sosial. Jika sudah punya pilihan, pertahankan itu. Sampaikan hak suara di hari H. Hargai perbedaan, jika di lingkungan sekitar ada kawan atau saudara yang tak sama pilihan.
Pada akhirnya, pasangan calon kontestan Pilpres 2024 adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Sebagus apapun kampanyenya, atau sejelek apapun hinaannya, semua sudah digariskan takdir. Pasangan pemimpin Indonesia 2024-2029 sudah ada, bahkan sebelum pencalonan itu sendiri.
Baca: Rambut Putih dan Film Biru
Satu pertanyaan akhir, apakah ini masuk rahasia negara?
Tidak ada komentar