Kampanye PilkadaSulawesi Utara mencatatkan rekor buruk kasus harian positif Corona Virus Disease 2019 (Covid19), Jumat (18/12/2020).
Tak tanggung-tanggung, 202 orang dinyatakan positif covid 19 dalam sehari. Dua hari sebelumnya, satuan tugas covid19 Sulut juga mencatat kasus harian positif tertinggi di Sulut dengan jumlah 173 orang.
Baca: Tangani Covid, Pemprov Sulut Habiskan Rp185 M
Total hingga Jumat (18/12/2020), warga Sulut yang terkena Covid19 menjadi 8.612 orang dengan kasus aktif sebanyak 2.127 orang. Jumlah kematian pasien covid19 di Sulut berjumlah 279 orang.
Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran pemerintah kabupaten/ kota kembali terlihat tegas.
Satuan tugas di beberapa daerah kini aktif melakukan patroli, memburu masyarakat yang tidak menggunakan masker serta membubarkan kerumunan.
Pembatasan keluar masuk daerah juga mulai berlaku. Imbauan dan larangan terkait kerumunan massa saat perayaan Natal sudah bertebaran.
Yang jadi pertanyaan publik, kenapa hal ini tak terlihat ketika masa Pilkada?
Ironis memang, satuan tugas pemerintah bersama stakeholder lain terkesan cuek, loyo dan melempem ketika masa Pilkada.
Waktu itu, kerumunan jadi hal biasa, paling tinggi imbauan penggunaan masker dan jaga jarak, meski terkesan sekadar formalitas belaka.
Padahal, jauh sebelum Pilkada, banyak pihak sudah mengingatkan potensi kenaikan tajam kasus positif covid 19, jika pemerintah tak tegas soal ini.
Tapi apa daya, ratusan ribu orang sudah berkumpul dalam kerumunan saat kampanye massa Pilkada.
Bayangkan, jika ada orang positif dalam kerumunan. Berapa banyak dan sejauh mana virus itu telah menyebar?
Semuanya sudah terjadi…
Yang bikin tambah khawatir, banyak orang kini lebih memilih berdiam diri meski merasakan gejala flu yang mengarah covid19.
Pihak keluarga mungkin nanti akan membawa ke rumah sakit jika kondisi pasien sudah sangat parah.
Makin bergidik, kini sejumlah rumah sakit di Sulawesi Utara tutup karena tenaga kesehatannya terkena virus yang sama.
Entah siapa pihak yang harus disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi menolak penundaan pelaksanaan Pilkada, meski mendapat tuntutan banyak pihak.
Argumennya jelas, dia tak ingin menyangkal hak konstitusional warga negara. Selain itu, penundaan Pilkada berpotensi menciptakan kekosongan kepemimpinan di 270 daerah.
Meski begitu, Jokowi selalu berpesan tegas agar pelaksanaan Pilkada di daerah selalu memperhatikan protokol kesehatan.
Dia meminta Pemerintah daerah tegas menjalankan instruksi ini.
Sebagai catatan, Myanmar menghadapi lonjakan kasus positif covid19 usai Pemilu Myanmar pada 8 November 2020.
Hal sama juga terjadi saat Malaysia melakukan Pemilu di Sabah pada akhir September. Negara jiran itu mengalami serangan gelombang kedua kasus positif covid19.
Terhitung hingga Sabtu (19/12/2020), kasus positif di Indonesia sebesar 650.197 dengan kematian 19.514 orang. Jumlah kesembuhan mencapai 531.995.
Sementara, kasus covid19 secara global, sudah lebih dari 75 juta orang terpapar virus ini.
Jumlah kematian akibat covid 19 mencapai 1.663.523, sementara lebih dari 42 juta orang sudah sembuh. (redaksi)
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar