Presiden Joko Widodo menyebut proyek infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas kerja kabinetnya di tahun 2021.
Proyek infrastruktur merupakan kelanjutan pembangunan lanjutan rencana pemerintah pada tahun 2020 lalu.
Baca: Sempat Dikira Editan, Imron Gondrong Memang Mirip Jokowi
Dana besar siap mengalir untuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di berbagai daerah yang belum sempat selesai.
Pembangunan jalan, jalur kereta api, jalan tol, bandar udara hingga rumah-rumah susun di Indonesia akan terlaksana tahun ini.
“Tahun ini prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya manusia,” tulis Jokowi di akun instagramnya.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah mengucurkan pagu anggaran APBN kepada Kementerian PUPR sebesar Rp.149,81 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, pagu anggaran PUPR merupakan yang terbesar dari anggaran Kementerian-kementerian lainnya.
Selain itu, pada tahun 2021 ini pemerintah juga berencana melakukan vaksinasi massal Covid19 kepada masyarakat Indonesia.
Hal ini bakal terlaksana setelah Indonesia berhasil mengamankan pasokan 4 jenis vaksin Corona.
Pertama vaksin dari Sinovac sebanyak 125 juta, vaksin AstraZeneca (100 juta), Novavax (130 juta) dan BioNTech-Pfizer (100 juta vaksin).
Rencananya, untuk awal vaksinasi untuk 1,3 juta tenaga kesehatan yang bakal selesai dalam rentang 1-3 bulan.
Selanjutnya, vaksinasi terhadap 17,4 juta petugas pelayanan publik. Menyusul lansia di atas 60 tahun sebanyak 21,5 juta orang.
Jokowi juga menyebut, di tahun ini juga Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial yang telah berjalan selama ini.
Program itu antara lain, program kartu sembako, bansos tunai, program keluarga harapan, kartu prakerja, dana desa hingga diskon listrik bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dana sebesar Rp.110 triliun telah siap dari pemerintah pada APBN 2021, untuk memenuhi semua program tersebut.
“Program perlindungan sosial akan terus kita lakukan, Januari ini harus tersalur, jangan sampai tunda,” tambah Presiden.
Dia berharap, bansos bisa disalurkan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, libatkan pemerintah daerah, dan tidak ada potongan dalam bentuk apapun.
Bantuan ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang akan memacu pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.
(*/nid)
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar