Pasar Bersehati
(foto: mpedia).Silang pendapat antara DPRD Manado dengan PD Pasar Manado, terkait kebijakan di Pasar Bersehati membuat Direktur Utama PD Pasar, Stenly Suwuh angkat bicara.
Menurut Suwuh, sebagai salah satu mitra kerja DPRD Manado, legislatif seharusnya mendukung program kerja yang dilakukan oleh PD Pasar, bukan mengkritik.
“Kami ini mitra kerja dari DPRD. sebagai salah satu BUMD kebijakan yang kami lakukan harusnya didukung oleh pihak legislatif,” kata Suwuh.
Dia pun menyebut, kalau memang ada kebijakan yang menurut DPRD tidak tepat atau melenceng, harusnya bisa dibahas bersama.
“Kalau memang ada kebijakan yang tidak tepat, ini bisa dibahas bersama-sama. Janganlah selalu menyalahkan kami,” tambahnya.
Suwuh lantas menjelaskan, PD Pasar merupakan BUMD yang tidak mendapat suntikan subsidi oleh Pemkot Manado.
“Kami saat ini membiayai diri sendiri tanpa subsidi dari pemerintah. Ada banyak pegawai yang bergantung hidup dari BUMD ini,” ujarnya.
Walau demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya mampu untuk mandiri dan membiayai semua keperluan operasional, termasuk membayar gaji semua karyawannya tepat waktu.
“Ada 450 karyawan yang kami biayai. Saya selaku Dirut bangga karena kami mampu beroperasi tanpa subsidi, dan bisa membayar karyawan kami,” tegas dia.
Terkait pungutan karcis parkir yang dipertanyakan Komisi II DPRD Manado, Kabag Retribusi PD Pasar, Jootje Rumondor menegaskan sudah sesuai arahan walikota, yaitu portal parkir dicabut dan kembali ke sistem yang lama, yaitu penagihan biaya parkir melalui karcis parkir.
“Jadi saat ini kembali ke sistem lama yaitu pemberlakuan karcis parkir yang ditagih di pintu masuk pasar,” katanya, Rabu (4/3/2020).
Menurutnya, dengan penarikan karcis parkir, mereka bisa menutupi biaya operasional setiap harinya.
“Uang parkir itu untuk biaya operasional dan itu langsung disetor ke rekening bank PD Pasar, jadi peruntukannya jelas,” pungkasnya.
Diketahui, kebijakan PD Pasar untuk menarik retribusi parkir dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sempat menjadi bola liar di DPRD Manado.
Ketua Komisi II DPRD Kota Manado, Arthur Rahasia menyebut tidak ada masalah apabila TPI dikelola oleh PD Pasar.
“Ini tidak jadi masalah, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang jelas tentang pemanfaatan dan pedagang yang berjualan,” kata Rahasia.
Penulis : Habel Sirenden
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar