Ketua Bappilu Partai Demokrat ini mengatakan, PDIP lah yang gila akan kekuasaan. “PDI Perjuangan itu haus kuasa, gila akan kekuasaan. Banyak fakta membuktikan,” ujar Andi Arief.
PDI Perjuangan menyatakan keingingan mereka untuk segera menghentikan pembahasan Undang-Undang Pilkada, membuat partai Demokrat bereaksi.
Baca: PDIP Serang Jokowi Soal vaksin, di Majalaya Mati 12
Apalagi ketika PDIP menuding Partai Demokrat hanya memikirkan kekuasaan, terkait pembatalan revisi UU Pilkada membuat Andi Arief naik pitam.
Ketua Bappilu Partai Demokrat ini mengatakan, PDIP lah yang gila akan kekuasaan.
“PDI Perjuangan itu haus kuasa, gila akan kekuasaan. Banyak fakta membuktikan,” ujar Andi Arief.
Bebernya, PDIP merupakan partai yang getol supaya DPR RI membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Kini mereka yang memaksa untuk setop pembahasan.
“Mereka yang awalnya memaksa untuk revisi, sekarang mereka juga yang paksa untuk segera menghentikan,” katanya.
Menurutnya, PDIP banyak argumen dan dalih karena mereka ingin banyak kekuasaan di daerah.
“Saya kira justru mereka yang gila kuasa,” tambah dia.
Arief kemudian menyebut, pada Pilkada 2020 lalu, PDIP merupakan partai yang tatap memaksa pelaksanaan pilkada 2020 tetap jalan.
“Tahun 2020 itu saat banyak orang meminta pilkada pindah ke 2021, PDIP malah ngotot tetap berlanjut, padahal virus Corona mengancam,” ungkitnya.
Sebelumnya, saat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu sementara berjalan, Presiden Jokowi meminta untuk pemilu serentak tetap 2024.
PDIP kemudian berbalik arah untuk mendukung Presiden Jokowi, dengan berbagai alasan tertentu.
Alasannya, berdasarkan UU 10/2016 terkait pilkada, pemilihan kepala daerah 2022 dan 2023 akan digelar pada November 2024.
Anggota DPR, Aria Bima menyebut revisi UU sering terjadi di DPR. Namun, UU Pilkada merupakan produk DPR RI yang harus kita hormati.
“Itu produk DPR jangan kita lecehkan. Karena kita yang buat, lalu paripurnakan, dan pelaksanaannya kita serahkan ke pemerintah,” katanya.
Aria berharap pembahasan revisi UU Pilkada setelah Pilkada Serentak pada 2024.
“Ini kan belum jalan, jadi lebih baik digelar dulu baru kita revisi lagi kalau banyak kekurangan,” pungkas politikus senior PDIP ini.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tetap mendorong supaya pembahasan UU Pilkada tetap berlanjut.
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut banyak aspirasi yang masuk untuk meminta Pilkada 2022, dan 2023 tetap jalan.
“Aspirasi ini sejalan dengan pemikiran Demokrat yakni Pilkada 2022 dan 2023 tetap berlanjut,” katanya di Jakarta.
Menurut dia, jika pelaksanaan pilkada di tahun 2024, akan banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
“Kalau kebanyakan Plt takutnya akan menimbulkan permasalahan nantinya,” ujar dia.
Cicilia Longdong Resmi Gantikan Kolanus
Sekadar informasi, hingga kemarin keputusan tentang revisi UU Pilkada belum ada kepastian.
Partai politik di DPR masih melakukan lobi-lobi dan komunikasi, kemungkinan belum ada keputusan dalam waktu dekat.
(*/nid)
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar