Olly Dondokambey bersama Soni Sumarsono. (foto:ist)Daftar Gubernur Sulut menempatkan Frits Johanes Tumbelaka dengan nama panggilan, Broer Tumbelaka sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah (Sulutteng) kedua, sekaligus Gubernur Sulawesi Utara pertama.
Lalu siapa saja yang pernah menjabat dan masuk daftar gubernur Sulut dari masa ke masa? berikut rangkuman Newsantara.id.
Sejak masa kolonial Belanda, Sulawesi (Celebes) sudah dipimpin seorang Gubernur. Dari sejumlah sumber, Sulawesi dipimpin seorang Gouverneur van Celebes sejak akhir tahun 1800an.
Baca: Pierre Tendean, si Ganteng yang Bernyali Besar
Daftar Gubernur Sulut
Berdasar catatan, Gouverneur van Celebes pertama dijabat oleh C. A. Kroesen hingga tahun 1904.
Setelah itu berturut-turut dijabat H. N. A. Swart (1904-1908), A. J. Quarles de Quarles (1908-1910), W. J. Coenen (1910-1913), Th. A. L. Heijting (1913-1915). Lalu ada A. J. L. Couvreur (1915-1927), L. J. J. Caron (1927-1933), J. L. M. Swaab (1933-1936), C.H. ter Laag (1936-1941).
Tahun 1942, Jepang masuk menjajah Indonesia. Namun tak ada catatan resmi pimpinan daerah di wilayah Sulawesi.
Barulah tahun 1945, Republik Indonesia resmi memproklamirkan diri sebagai sebuah negara berdaulat.
Doktor matematika (ilmu pasti) pertama di Indonesia, Sam Ratulangi dipercayakan menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang pertama.
Setelah Sam, berulangkali terjadi pergantian pucuk kepemimpinan tanah Celebes.
Ini daftar selengkapnya Gubernur Sulawesi Utara sejak kemerdekaan Republik Indonesia.
-
Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (1945-1949).
Sam Ratulangi, merupakan putra Tondano kelahiran 5 November 1890. Dia Ratulangi juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Sam ada di daftar gubernur Sulut nomor satu sejak era kemerdekaan Indonesia.
Sam Ratulangi menjabat gubernur Celebes (Sulawesi) sejak Indonesia merdeka tahun 1945.
Namun karena saat itu keadaan negara masih bergejolak, Sam Ratulangi hanya memimpin sekitar tujuh bulan sebelum ditangkap pada September 1946.
Sempat diasingkan ke Serui, Sam dibebaskan tahun 1948 namun langsung dibawa ke Jogjakarta. Sam meninggal pada tahun 1949 setelah tertangkap untuk kedua kalinya.
Pada tahun 1945 Provinsi Celebes masih bergolak. Saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), Celebes masuk dalam salah satu negara bagian, Negara Indonesia Timur (NIT).
Nama Sam Ratulangi abadi sebagai nama bandara, univesitas, dan juga jalan.
-
Bernard Wilhelm Lapian (17 Agustus 1950- 1 Juli 1951).
Lebih dikenal dengan B.W. Lapian merupakan putra Kawangkoan kelahiran 30 Juni 1892.
Pada masa revolusi kemerdekaan, B.W. Lapian merupakan pimpinan sipil saat momen heroik Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado.
Saat Sam Ratulangi tertangkap, Lapian menjadi acting gubernur (Pelaksana tugas).
Karena ketokohannya, Lapian menjadi Gubernur Sulawesi pada tahun 1950 sampai dengan 1951, yang berkedudukan di Makassar.
Lapian mendapat Bintang Mahaputera Pratama (1976) dan gelar pahlawan Nasional pada 5 November 2015.
- Raden Sudiro (1 Juli 1951 – 9 November 1953).
Raden Sudiro menjabat Gubernur Sulawesi sekitar dua tahun. Sudiro kemudian juga menjadi Walikota Jakarta (setara gubernur saat ini) untuk periode 1953–1960.
-
Andi Burhanuddin (1953)
Andi Burhanudin menjadi Pelaksana tugas gubernur Sulawesi untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan Raden Sudiro.
-
Lanto Daeng Pasewang (1953-1956)
Lanto Daeng Pasewang kelahiran Jeneponto ini terlibat dalam berbagai gerakan perlawanan melawan penjajah. Dia berperan aktif merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Nama Lanto Daeng Pasewang juga menjadi nama jalan dan rumah sakit.
-
Andi Pangerang Petta Rani (1956-1960).
Sosok Andi Pangerang Petta Rani kelahiran Gowa, tahun 1903 merupakan anak dari Andi Mapanyuki, Pahlawan Nasional yang pernah menjabat Raja Bone.
Dia bersama Dr Sam Ratulangi dan Andi Sulthan Daeng Radja merupakan tokoh utama Celebes.
Ketiganya menjadi wakil Celebes dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta pada 1945.
SEJAK tahun 1960, Provinsi Sulawesi mekar menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulutteng (Sulawesi Utara Tengah).
-
Arnold Achmad Baramuli (23 Maret 1960-15 Juli 1962).
Arnold Achmad Baramuli lahir di lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 20 Juli 1930.
AA Baramuli merupakan politikus, pengusaha, dan mantan jaksa asal Indonesia. Baramuli juga merupakan pendiri Grup Poleko. Saat menjadi Gubernur Sulutteng, Baramuli masih berusia 29 tahun. Baramuli pernah menjadi anggota MPR dan ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Provinsi Sulutteng kemudian mekar menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.
-
Frits Johannes Tumbelaka (15 Juli 1962-19 Maret 1965).
Frits Johanes Tumbelaka dikenal dengan nama panggilannya, Broer Tumbelaka.
Dia merupakan Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah (Sulutteng) kedua, sekaligus Gubernur Sulawesi Utara pertama.
Tumbelaka awalnya merintis karier sebagai tentara hingga menjadi perwira senior di Divisi Brawidjaja (sekarang Kodam V/Brawijaya).
Dirinya berperan penting dalam penyelesaian pergolakan Permesta dan penyelesaian pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Tengah.
Selain itu, Tumbelaka juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Utara yang pertama.
Dia mendapat anugerah 12 bintang jasa dari Pemerintah RI. Namanya abadi menjadi nama pantai di Kota Palu, yaitu Pantai Tumbelaka.
-
Soenandar Prijosoedarmo (19 Maret 1965- 27 April 1966).
Soenandar Prijosoedarmo lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, 17 Februari 1924. Dia memimpin Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1965 tanggal 19 Maret 1965.
Selain pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara, Soenandar Prijosoedarmo juga pernah menjadi Gubernur Jawa Timur (1978-1983).
Prijosoedarmo kemudian menjadi sebagai anggota DPR dan menjadi Wakil Ketua DPR/MPR.
-
Abdullah Amu. (27 April 1966- 2 Maret 1967).
Abdullah Amu lahir di Gorontalo, 2 Agustus 1912. Amu menjabat Gubernur Sulawesi Utara kurang lebih setahun.
-
Hein Victor Worang (2 Maret 1967- 21 Juni 1978).
Hein Victor Worang lahir di Tontalete, Sulawesi Utara, 12 Maret 1919.
Waktu menjabat, Worang sempat mendapat penentangan dari pelopor Corps Tuhanura yang terkenal dengan Peristiwa 2 September 1968.
Worang berhasil membawa Sulut melewati krisis pascapergolakan Permesta. Dia juga berhasil membangun ribuan km jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkih dan kopra.
-
Willy Ghayus Alexander Lasut (21 Juni 1978- 20 Oktober 1979).
Willy Lasut merupakan perwira TNI dan juga adik dari Pahlawan Nasional Arie Lasut.
Lasut hanya menjabat selama 16 bulan karena mendapat peberhentian secara mendadak.
Meski alasannya tak jelas, banyak yang menduga langkah tersebut imbas dari banyak keputusan Lasut bertentangan dengan pemerintah pusat.
Ketika menjabat Gubernur, Lasut juga menetapkan harga cengkih sampai Rp. 17,500 yang membuat petani cengkih masa itu lebih sejahtera.
-
Erman Hari Rustaman (20 Oktober 1979- 3 Maret 1980).
Erman Hari Rustaman menjabat Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 176/M Tahun 1979 tanggal 17 Oktober 1979.
Tugas utamanya yaitu mempersiapkan pencalonan dan pemilihan Gubernur yang definitif.
-
Letjen TNI (Purn) Gustaf Hendrik Mantik (3 Maret 1980- 3 Maret 1985).
Letjen TNI (Purn.) Gustaf Hendrik Mantik lahir di Bandung, Jawa Barat.
Mantik turut aktif dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun dan penumpasan pemberontakan APRA di Bandung.
Selain itu, dia juga berperan dalam penumpasan pemberontakan RMS di Maluku, dan operasi militer lainnya.
-
Brigjen TNI (Purn) Cornelis John Rantung (3 Maret 1985-1 Maret 1995).
Cornelis John Rantung yang lahir di Banda Aceh pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Pengkajian Strategis Sesko ABRI.
Rantung menjabat Gubernur Sulut selama dua periode.
-
Mayjen TNI (Purn) Evert Ernest Mangindaan (1 Maret 1995-31 Maret 2000).
Letnan Jenderal TNI (Purn) E.E. Mangindaan yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pernah menjabat sebagai Pangdam VIII/Trikora. CV Mangindaan cukup mentereng. Selain masuk daftar gubernur Sulut, dia pernah menjadi Menteri Perhubungan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.
Mangindaan juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
EE. Mangindaan terpilih menjadi anggota DPR tiga periode. Dia juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk periode 2014-2019.
-
Adolf Jouke Sondakh (1 April 2000- 18 Maret 2005).
Sondakh merupakan seorang politisi ulung. Dia adalah seorang dosen tetapi juga aktif di bidang politik.
Adolf pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama tiga periode. Pada 1993 ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR.
Dalam kepemimpinan AJ Sondakh, Gorontalo resmi mekar menjadi Provinsi Gorontalo tepatnya 5 Desember 2000.
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar