Upacara PTDH. (foto: ist).Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Rabu (20/01/2021).
Listyo Sigit Prabowo menjadi nominator tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Idham Azis.
Baca: Tertangkap Bersama Pelakor, Oknum Polisi Tega Tabrak Anaknya
Kedekatan Listyo Sigit dengan Jokowi sejak keduanya menjabat di Solo, hingga menjadi ajudan Jokowi, membawa optimisme baru.
“Pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis dari jabatan Kapolri. Menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” begitu simpulan rapat komisi III.
Keputusan itu akan berlanjut ke rapat paripurna DPR RI lalu menunggu waktu pelantikan presiden.
Yang menarik, banyak janji Listyo Sigit untuk Polri. Dia bertekad menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi).
Setingkat lebih dari jargon lama Polri, Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).
Banyak terobosan yang bakal terjadi, jika dia sudah resmi menjadi TriBrata 1.
Hukum tak boleh lagi tajam ke bawah tumpul ke atas.
Bukan hal yang mudah memang. Janji seperti ini sering keluar dari bibir pejabat-pejabat sebelumnya.
Nyatanya, masih banyak oknum dalam tubuh kepolisian yang merusak citra polisi di mata masyarakat.
Dalam sebuah perbincangan di media, banyak masyarakat melaporkan ulah para oknum polisi.
Contoh paling kecil, polisi lalu lintas yang menyuruh pengendara kendaraan bermotor masuk ke jalur busway, namun di ujung ternyata kena tilang temannya.
Laporan paling sering, oknum polisi mengintimidasi masyarakat kecil karena menjadi back orang berduit.
Hal itu hanya sebagian kecil, ulah para oknum polisi. Sayang, dari sebagian besar laporan masyarakat, banyak keputusan akhir yang mencederai rasa keadilan publik.
“Tidak mungkin Jeruk makan Jeruk” begitu satire di masyarakat.
Sekilas balik 2014, di Sulawesi Utara pernah terjadi sebuah kasus yang sangat menghebohkan. Seorang pegawai BNI 1946 membawa lari uang 7,7 miliar,
Uang itu merupakan uang yang terkumpul dari beberapa Kantor Layananan Nasabah (KLN) BNI, Kamis (02/01/2014).
Polisi langsung melakukan pengejaran dan menemukan tersangka. Dari pengembangan Barang Bukti (Barbuk), polisi hanya menemukan total 3,3 miliar. Itu pun sudah termasuk nominal barang belanjaan tersangka.
Belakangan, terungkap dalam pengadilan, uang 4,4 miliar ternyata masuk kantong anggota tim kepolisian yang turut dalam pengejaran tersangka.
Sebanyak 27 anggota kepolisian terlibat dalam kasus tersebut.
Kasus ‘Pencurian Uang Pencurian’ itu langsung heboh dan menyita atensi publik nasional.
Mabes Polri malu bukan kepalang. Kapolri berang dan langsung menurunkan tim khusus.
Bahkan, informan newsantara.id menyebut, ‘Tim penggebuk’ spesialis polisi nakal luar biasa, khusus datang untuk menghajar para tersangka.
Usai menjalani sidang, sembilan polisi mendapat vonis Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH). Sisanya mendapat demosi, mutasi di daerah kepulauan dengan penundaan kenaikan pangkat selama 10 tahun.
Hukuman bagi para oknum polisi nakal itu, mendapat apresiasi besar dari publik.
Hal sama juga terjadi ketika, Bareskrim Mabes Polri berani menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, menjadi tersangka dalam kasus Djoko Tjandra, belum lama ini.
Jelas, publik rindu profesional kepolisian seperti itu. Bukan saling melindungi, meski sudah berbuat salah. Hal yang harus berlanjut hingga tingkat terbawah
Kini masyarakat berharap, Jenderal (kandidat) Listyo Sigit Prabowo akan membawa polisi kembali ke khitahnya. Menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenar-benarnya.
Institusi Polri harus benar-benar bersih dari para oknum polisi korup, nakal dan arogan. Semoga.
Publik menaruh harapan besar kepadamu, jenderal… (redaksi)
Pos Terkait
Terbaru
Tidak ada komentar