Ahok Offside, Joko-Bowo Terdesak

F. G. Tangkudung
7 Feb 2024 20:18
Opini 0 287
4 menit membaca

Tepat seminggu sebelum hari pemungutan suara, konstelasi politik makin membara. Teranyar, kehadiran Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan pernyataan mengejutkan.

Mantan Wakil Joko Widodo di Pemprov DKI Jakarta itu tanpa basa-basi langsung all out attack.

Dia menyebut Joko tak bisa kerja. Bukan hanya itu, Ahok juga menuding Bowo sakit. Walaupun sebenarnya itu hanya potongan video.

Konteks ahok sebetulnya ingin menyadarkan publik jika Bowo jadi presiden, Gibran dan Joko bukan lagi pengambil keputusan. Sudah banyak contoh, wakil kepala daerah tidak bisa bekerja dan berbuat apa-apa ketika berseteru dengan kepala daerah.

Meski terlihat offside, tampaknya strategi tim paslon 03 memang seperti itu. Now or never. Itu terbaca, mereka sadar posisi paslon 3 kini berada di posisi terbawah dari tiga calon. Gaspol menepis spekulasi kuda-kudaan.

Sebelumnya calon wakil presiden nomor 3, Mahfud MD juga secara gamblang buka-bukaan soal intimidasi aparat terhadap para akademisi. Termasuk soal paksaan testimoni civitas akademika untuk membuat video memuji kinerja Joko.

Kehadiran Ahok memang seperti menjadi kartu truf terakhir untuk mendongkrak elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud. Ahok harus tampil untuk membuka sejumlah rahasia Joko agar lebih banyak masyarakat yang melek politik.

Dia menjadi harapan paslon ini untuk membongkar kesolidan suara loyalis Joko lewat Ahokers. Pun, mantan Gubernur ini diharapkan bisa meningkatkan suara paslon 3 di DKI Jakarta.

Akibatnya, perseteruan paslon 2 dan paslon 3 makin meruncing beberapa hari sebelum masa kampanye berakhir. Sejumlah pihak dari istana plus tim pemenangan Bowo kini meng-counter serangan Ahok. Dua pihak ini pastinya akan terus bersahutan sampai hari pemungutan suara.

Kemunculan Ahok pasca mundur dari Komut Pertamina itu memang menambah variabel penentu siapa pemenang Pilpres nanti.

Namun tak bisa terbantahkan, Joko dan Bowo tentu saja kini semakin terdesak.

Petisi lebih dari seratus perguruan tinggi di Indonesia yang menyebut Joko adalah perusak demokrasi, membuat sebagian masyarakat pemilih Bowo mulai ragu.

Apalagi jawaban membabi buta dari pihak istana yang menyebut ribuan guru besar itu adalah partisan, tekesan sebagai upaya melanggengkan kekuasaan.

Belum lagi putusan terbaru DKPP yang menebalkan putusan MKMK, intinya pencalonan Gibran terkesan dipaksakan dan bermasalah. Lagi-lagi soal moral dan etika.

Memang mayoritas pemilih fanatik hampir pasti tidak akan mengubah pilihan.

Masalahnya, sebagian besar mereka yang mulai ragu adalah kelompok menengah dan terdidik yang cukup berpengaruh untuk memobilisasi massa minimal dalam keluarga dan kelompoknya. Bayangkan saja potensi suara tergerus.

Pernyataan Joko yang menegaskan dia tidak akan berkampanye, justru lebih banyak menuai cibiran.

Hal ini mengingatkan satire soal presiden yang paling konsisten dengan ketidakkonsistennya. Kata dan perbuatan tidak sejalan.

Sangat beralasan memang, iklan Joko untuk PSI sudah bukan rahasia lagi. Pun dengan segala bentuk dugaan keberpihakan untuk mendukung Bowo dan putra tercintanya, Gibran.

Jika sudah begini, kasihan Bowo yang secara matematis akan memenangkan Pilpres 2024. Bak makan buah simalakama.

Andaikan menang satu putaran pun nanti tidak punya legitimasi, karena banyaknya kecurangan selama masa kampanye sampai penghitungan suara.

Sejumlah aplikasi untuk mengawasi kecurangan Pemilu dari civil society membuat sebuah kecurangan akan dengan cepat menjadi konsumsi publik nasional.

Bisa jadi tuntutan Pemilu ulang akan bergema bak bola salju.

Bagaimana jika Pilpres berlangsung dua putaran? Sama saja, hal ini justru makin menyusahkan Bowo, termasuk kelelahan fisik dan mentalnya.

Joko yang selama ini terlihat ingin menang satu putaran dengan semua instrumen di bawah kekuasaan, justru nantinya akan menjadi bebek lumpuh.

Pengawasan semua elemen masyarakat akan semakin tinggi. Kemungkinan Bowo kalah justru menjadi semakin besar hanya kerena memilih Gibran.

Karena nila setitik, rusak susu satu pabrik.

Terakhir, satu hal yang cukup kontroversial adalah publisitas hasil survei dari sejumlah lembaga kredibel hampir setiap minggunya.

Padahal anggaran untuk melakukan survei tersebut sangat besar, ratusan juta hingga miliaran.

Pertanyaannya, siapa penyandang dana di balik itu semua?

Menempatkan pasangan Bowo-Gibran unggul lebih dari 60 persen di Jawa Timur sungguh merusak logika. Sementara dua lawannya hanya kebagian belasan persen suara.

Padahal dua perwakilan Jawa Timur justru ada di pihak paslon 1 dan 3. Pun, pemenang pileg 2019 di Jatim adalah PDIP dan PKB.

Benarkah pola pikir mayoritas masyarakat Jatim seperti itu? Atau ada faktor lain? Akankah hasil akhir nanti akan seperti itu?

Akal Sehat Vs Fanatik, Prabowo di Persimpangan

Biar waktu yang menjawab… (fgt)

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *