oleh

Kepada Lomban, Warga Keluhkan Mahalnya LPG dan Minimnya Bantuan Pemerintah

Masa reses II Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan berakhir hari ini, Rabu (1/9/2021).

Anggota Komisi II DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban memanfaakan waktu masa resesnya dengan mengunjungi warga Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Selasa (31/8/2021).

Banyak keluhan dan masukan yang warga sampaikan, saat bertatap muka langsung dengan politisi Partai Nasdem ini.

Kepada konstituennya, Nick Lomban mengatakan reses adalah kesempatan dirinya mendengar langsung suara rakyat baik itu masukan dan keluhan.

“Ini adalah kesempatan saya bertemu langsung dengan warga untuk mendengar apa yang harus kami lakukan untuk kepentingan warga,” kata Lomban usai menggelar masa reses.

Dalam tatap muka ini, warga mempertanyakan mengenai perpanjangan PPKM yang masih berlaku.

Dengan adanya PPKM, warga menjadi sangat sulit untuk mencari nafkah. Apalagi hingga kini tidak ada bantuan dari pemerintah.

“PPKM ini membuat kami sulit untuk mencari nafkah. Kami sangat berharap bantuan pemerintah baik pada sektor pertanian, perikanan dan lainnya,” sebut Darma Baginda.

Darma menyebut, warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap sangat membutuhkan bantuan pemerintah.

“Aktivitas kita sudah terbatas, jadi kami mohon sebagai perwakilan masyarakat, Anggota DPRD bisa menyampaikan keluhan kami ke pemerintah,” pungkas Darma.

Keluhan lain juga disampaikan warga Pateten I yang ikut dalam kegiatan reses kali ini.

Anne Mandagi seorang ibu rumah tangga menyebut harga tabung gas LPG 3Kg juga ikut naik, padahal warga sudah terbeban dengan perberlakukan PPKM.

“Coba bapak bayangkan, gas PLG juga harganya naik, kemarin saya beli harganya Rp25 ribu per kg,” kata Anne.

Kepada Nick Lomban, ibu ini berharap adanya intervensi pihak DPRD kepada agen-agen nakal yang menaikkan harga LPG secara sepihak.

Sekadar infromasi, perlaksanaan reses ke II anggota DPRD Provinsi Sulut terhitung 25 Agustus sampai 1 September 2021.

Terkait hal ini, Sekwan Glady Kawatu menyebut setiap anggota DPRD yang melakukan reses harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga:  Hebat, Elly Lasut Kirim Tenaga Kerja Muda ke Jepang

Prokes ini berlaku kepada semua yang terlibat, mulai dari anggota DPRD, staf pendamping dan warga yang hadir.

“Prokes tetap berlaku sehingga dalam penyerapan aspirasi ini tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid19,” terang Kawatu.

(mirawan tadjudin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed