oleh

Punya Alasan Jelas, Pedagang Ini Menggugat Presiden Jokowi ke PTUN

Seorang pedagang melaporkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pedagang angkringan di Jakarta bernama Muhammad Aslam ini mendaftarkan gugatannya pada 9 Agustus 2021 lalu.

Menurut Aslam, dirinya menggugat Jokowi lantaran mengeluarkan kebijakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Melalui pengacaranya, Aslam meminta Jokowi untuk mencabut PPKM karena tak sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2018, tentang karantina kesehatan.

“Presiden harus berhentikan PPKM karena tak sesuai undang-undang,” kata kuasa hukum Aslam.

Tak hanya meminta pemberhentian PPKM, dalam gugatan ini Aslam juga meminta presiden memberhentikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM.

Terkait laporan tesebut, PTUN Jakarta belum memberikan penjelesan resmi terkait gugatan ini.

Gugatan Aslam ke PTUN Jakarta mendapat tanggapan dari Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini.

Faldo mengapresiasi langkah Aslam untuk mengambil langkah hukum terkait pemberlakuan PPKM.

“Setiap warga memiliki hak hukum yang harus mereka tempuh. Saya apresiasi langkah hukum ini,” kata Faldo.

Menurutnya, saat menghadapi situasi seperti ini setiap keberatan alangkah baiknya melalui langkah hukum.

Dalam isi gugatan ini, Aslma meminta PTUN harus mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Membatalkan PPKM atau apapun namanya karena tak sesuai dengan pembatasan kegiatan dalam UU Nomor 6 tahun 2018, tentang karantina kesehatan.

Tergugat harus mencopot Menko Kemaritiman dan investasi sebagai koordinator PPKM.

Pemerintah harus membayar kerugian dari penggugat dengan perhitungan Rp300 ribu (weekday), dan Rp1 juta (weekend) dan mulai terhitung pada saat pemberlakuan PPKM darurat 3 Juli 2021.

Serta menghukum tergugat (presiden Jokowi) untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Sebelumnya, pada Mei 2021 lalu seorang advocad juga menggugat Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

Gugatan ini oleh Advocat Victor Santoso Tandiasa terkait penerbitan seluruh peraturan pelaksana undang-undang cipta kerja.

Jokowi digugat karena tidak menerbitkan Peraturan Presiden tentang fiktif positif, salah satunya terkait peraturan turunan undang-undang administrasi pemerintah.

Baca Juga:  Rolling Pejabat, Perjelas Keretakan Bupati-Wabup Ini?

Sebelum adanya UU Cipta Kerja, upaya positif harus melalui mekanisme di PTUN. Dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja upaya fiktif positif melalui PTUN telah dihapus.

(ath/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed