oleh

DPR Minta “Jemput Bola” Dalam Perekaman e-KTP, Oehlers: Siap Pak

-Berita-117 kali dibaca

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, masih ada 0,88 persen dari DPT yang belum lakukan perekaman KTP Elektronik (e-KTP).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, total DPT di Indonesia sebesar 101.613.980, dan 884.904 (0,88 persen) belum memiliki e-KTP.

“Masih banyak, jumlahnya ratusan ribu orang, kita harus terus bergerak supaya warga yang terdaftar DPT bisa melakukan perekaman,” kata Tito.

Jumlah ini menurut Tito, terjadi pengurangan bila dibandingkan pada dua minggu lalu.

“Ini sudah turun tapi masih banyak. Dua minggu lalu masih jutaan orang, sekarang sudah turun,” ujarnya, Jumat (27/11/2020).

Kemendagri akan terus melakukan upaya bersama Dirjen Dukcapil sehingga semua bisa terekam.

Menanggapi hal diatas, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut Kemendagri untuk bisa melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu.

Baca juga:  Jokowi Trenyuh Dengar Kisah Sarmana, Korban Tsunami Lampung

“Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu harus melacak siapa saja pemilih dalam DPT yang belum melakukan perekaman e-KTP,” kata dia.

Untuk percepatan perekaman, Doli meminta Kemendagri untuk melakukan “jempu bola” hingga sebelum pelaksanaan Pilkada.

“Ayo jangan diam, datangi warga di rumah dan lakukan perekaman, masih ada waktu 10 hari sebelum Pilkada di gelar,” saran dia.

Sementara itu, dalam upaya melakukan percepatan perekaman e-KTP menjelang Pilkada, Disdukcapil Kota Manado turun ke rumah-rumah warga.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado, Julises Oehlers menyebut, pihaknya berupaya “jemput bola” dengan mendatangi warga untuk perekaman e-KTP.

“Kami sekarang sedang melakukan perekaman ke rumah warga, sesuai dengan edaran dari Kemendagri,” katanya.

Baca juga:  Christian Egam, Tangan Dinginnya Selalu Lahirkan Pebalap Handal

Menurutnya, perekaman ini sudah dijalankan sejak Agustus lalu, ini dilakukan untuk memenuhi target 98 persen.

Dia juga meminta masyarakat untuk bisa membantu petugas dalam memberikan informasi, bila ada warga yang belum memiliki KTP elektronik.

“Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk perekaman e-KTP. Jangan ada lagi kecurigaan menjelang Pilkada,” pintanya.

Dibagian lain, Pengamat Publik Fathur Ridho mengingatkan agar Bawaslu dan KPU ikut melakukan pemantauan.

“Ini program pemerintah yang harus didukung. KPU dan Bawaslu juga ikut supaya tidak ada pengerahan warga untuk memilih calon tertentu,” pungkasnya.(ath)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed