oleh

Guru Honorer Dapat Subsidi Gaji, Begini Jumlahnya

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal mengucurkan dana bagi guru honorer.

Bantuan ini disalurkan melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk pendidik dan tenaga pendidikan non ASN.

BSU disalurkan kepada tenaga pendidik seperti dosen, dosen tidak tetap, guru, guru honorer, kepala sekolah, pendidik kesetaraan dan pendidik PAUD.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyebut bantuan ini juga akan diberikan kepada tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.

“Kemendikbud dapat bantuan subsidi upah. Dan ini akan diberikan bagi honorer dan tenaga pendidik,” katanya.

Menurunya, Bantuan Subsidi Upah ini akan disalurkan ke semua sekolah di tanah air, baik sekolah negeri maupun swasta.

“Semua sekolah akan dapat, baik negeri atau swasta,” ujarnya usai rapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (16/11/2020).

Nadiem menjelaskan, bantuan ini akan diberikan hanya sekali, dan besarnya adalah Rp1,8 juta.

“Bantuan akan ditransfer sekaligus, besarnya Rp1,8 juta, jadi semuanya akan dapat bersamaan,” jelas bos Gojek ini.

Bantuan Subsidi Upah ini sama dengan bantuan-bantuan sebelumnya, yang telah disalurkan oleh Kementrian lain.

Baca juga:  Tugas Luar Pertama, Hillary Lasut Jadi Narsum di Unsrat

Mendikbud menargetkan bantuan subsidi upah bisa menyentuh 2.034.000 orang yang berhak menerimanya.

“Target kami lebih 2 juta orang. 162.277 dosen, 1,6 juta guru dan pendidik, 237.623 tenaga perpustakaan, adminsitasi dan laboratorium,” ujarnya.

Nadiem berharap bantuan ini bisa membantu tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dalam situasi Covid19.

“Tenaga pendidik adalah ujung tombak sistem pendidikan di Indonesia. Mereka harus dibantu oleh pemerintah,” pungkas dia.

Sementara itu, Bantuan Subsidi Upah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Selain Kemendikbud, Pada tahun ini pemerintah juga mengalokasikan anggaran kepada kementerian lain, yang disebut Anggaran Percepatan Ekonomi Nasional (PEN).

Dana PEN sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan ke beberapa kementerian, anatara lain Kementerian Kesehatan Rp96,26 triliun.

Kementerian Sosial (Perlindungan sosial) Rp234,33 triliun, Kementerian Koperasi dan UMKM Rp114,81 triliun.

Lalu, ada anggaran insentif dunia usaha sebesar Rp120,6 triliun, dan anggaran pembiayaan korporasi baru sejumlah Rp62,22 triliun.(ath)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed