oleh

KPU Segera Bentuk badan Ad Hoc

Guna membentuk Badan Ad Hoc, KPU menggelar Rapat Koordinasi evaluasi yang diikuti anggota KPU dari 32 provinsi yang membidangi SDM.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari (10-12/11/2020) di Kota Bogor, diharapkan bisa menghimpun masukan dari semua anggota KPU.

Anggota KPU Divisi SDM, Ilham Saputra saat membuka kegiatan menyebut pentingnya kegiatan dimasa tahapan Pilkada, sebagai antisipasi memperkecil kesalahan badan Ad Hoc dalam bertugas.

“Semua masukan teman-teman KPU kita kumpul. Sehingga semua kendala bisa dihadapi badan ad hoc,” katanya.

Dia menambahkan, rakor ini juga dihimpun semua data base keanggotaan dari KPU se Indonesia, sehingga pembentukan banda Ad Hoc bisa terlaksana.

” KPU provinsi dan KPU kab/kota bisa miliki data base terkait keanggota badan Ad Hoc, sehingga bisa digunakan untuk rekomendasi dalam pembentukannya dikemudian hari, kata lagi.

Sementara, Anggota KPU RI Pramono Tanthowi mengingatkan pada Pilkada 2020, badan Ad Hoc khususnya KPPS memiliki tugas baru.

Tugas yang dimaksudkan adalah penggunaan sistem Sistem Informasi Rekapitulasi Berbasis Elektronik (Sirekap).

Untuk itu, Pramono menyebut pembekalan melalui bimtek petugas KPPS, harus dilakukan secara efektif dan terarah mengingat sempitnya waktu.

Baca juga:  Fahri Hamzah Akan Berhenti Jadi Anggota DPR

“Waktu kita sangat mepet, pembekalan harus segera dilakukan secara efektif, sehingga petugas KPPS bisa siap,” tambahnya.

Senada juga disampaikan Anggota KPU RI Viryan. Dia berharap pembekalan kepada petugas KPPU dilakukan secara berkelanjutan dan masif.

“Pelatihan harus secara masih dan berkelanjutan. Cara sederhana sperti buat grup whatsapp anggota KPPS, sehingga penyebaran informasi bisa lebih masif dan terarah,” ungkapnya.

Dibagian lain, Anggota Wakadiv sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulut, Meidy Tinangon mengapresiasi kegiatan ini.

Menurutnya, ada isu-isu penting yang juga turut dibahas dalam rakor ini seperti daftar inventaris masalah dalam pembentukan badan Ad Hoc.

“Isu-isu penting seperti daftar inventaris masalah pembetukan Ad Hoc dan penanganan pelanggaran kode etik,” katanya Rabu (12/11/2020).

Terkait kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS, akan diserahkan ke KPU kabupaten/Kota.

“Pelanggaran kode etik akan diupayakan secara optimal. KPU Provinsi juga tetap memantau penanganan kode etik tersebut,” tukasnya.

Diketahui, Saat ini KPU sedang melakukan pembentukan KPPS di daerah, dan melakukan rapid tes terhadap anggota KPPS yang terpilih.(ath)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed