oleh

Hingga Akhir Tahun, Penyerapan Dana PEN Baru 54 Persen

Penyerapan anggaran untuk program Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN), hingga jelang akhir tahun 2020 baru terserap 54 persen.

Dalam upaya pemulihan ekonomi sejak badai Covid19 melanda, pemerintah menyiapkan anggaran PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyebut, hingga 4 November 2020 realisasi dana PEN masih sangat minim.

Ditambah Sri Mulyani, pemerintah telah mengeluarkan dana PEN sebesar Rp376,17 triliun, itu artinya penyerapan dana PEN baru mencapai 54 persen.

“Pada kuartal III ada kenaikan. Data Oktober dan awal November sudah masuk dan baru direkap,” kata Sri Mulyani, Senin (9/11/2020).

Lebih rinci Menteri Keuangan menjelaskan, realisasi tersebut terjadi di beberapa sektor.

Pertama, anggaran pagu PEN penyesuaian sektor kesehatan sebesar Rp97,26 triliun. Dan realisasinya mencapai Rp32,15 triliun atau sebesar 33,1 persen.

Realisasi sektor kesehatan meliputi, insentif tenaga kesehatan daerah dan pusat sebesar Rp3,67 triliun.

Santunan kematian tenaga kesehatan Rp29 miliar, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun.

Belanja Gugus Tugas Covid19 Rp19,85 triliun, tambahan Gugus Tugas Covid19 Rp3,22 triliun, dan insentif pajak kesehatan Rp3,45 tiliun.

Kedua, anggaran disektor perlindungan sosial Rp234,33 triliun. Realisasinya mencapai Rp177,05 triliun atau sebesar 75,6 persen.

Realisasinya untuk Bantuan sosial non-Jabodetabek Rp29,47 triliun. Bantuan Sosial Jabodetabek Rp5,47 triliun.

Kemudian, realiasasi Kartu Prakerja Rp19,87 triliun. BLT Dana Desa Rp18,14 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun.

Lalu, Bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun, bansos tunai bagi penerima sembako Rp4,5 triliun dan subsidi gaji Rp14,88 triliun.

Baca juga:  Polresta Manado Ungkap Sindikat Pencurian Pecah Kaca Mobil

Ketiga, anggaran di sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Rp65,97 triliun. Realisasinya sebesar 32,21 triliun atau 48,8 persen.

Pembiayaannya meliputi insentif perumahan Rp0,07 triliun, padat karya K/L Rp15,44 triliun. DAK fisik Rp7,29 triliun, DID pemulihan ekononi Rp4,73 triliun.

Perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,13 triliun, pinjaman daerah Rp97,9 miliar, komunikasi PEN Rp3 miliar dan peta peluang investasi Rp2 miliar.

Keempat, anggaran dukungan UMKM sebesar Rp114,81 triliun, penyerapannya mencapai 82,4 persen atau setara Rp94,64 triliun.

Digunakan untuk PPh final UMKM DTP Rp0,55 triliun, penempatan dana Rp64,5 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.

Kemudian, subsidi bunga Rp4,9 triliun, Banpres Produk Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun dan pinjaman kredit Rp1,57 triliun.

Kelima, anggaran insentif dunia usaha Rp120,6 triliun dan realisasinya mencapai Rp38,13 triliun atau setara 31,6 persen.

Penyerapan ini meliputi, pembebasan PPH 2 impor Rp9,1 triliun. PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.

Lalu, penurunan tarif PPh badan Rp9,21 triliun dan pengembalian pendahuluan PPN Rp3,57 triliun.

Keenam, anggaran untuk pembiayaan korposari baru sebesar 62,22 triliun, dan realiasi mencapai Rp2 trilun atau setara 3,2 persen.

Realisasinya dari penjaminan korporasi melalui dana cadangan claim loss limit senilai Rp2 triliun, dan pembayaran IJP Rp945 juta.(ath)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed