oleh

KPK Bahas Pencegahan Korupsi di Pemprov Sulut

Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara pada Rabu (15/8/2018) dikejutkan dengan kedatangan tamu istimewa dari Jakarta yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK berkunjung ke Sulut guna memperkenalkan sebuah Aplikasi pencegahan korupsi yaitu Monitoring Centre for Prevention (MCP). Selanjutnya aplikasi ini akan diterapkan di Pemprov Sulut.

Pembahasan aplikasi pencegahan korupsi ini dilakukan dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Provinsi, Edwin Silangen dan diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Sulut. Kepala Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Tri Gamarefa menyampaikan fungsi dan kegunaan dari aplikasi tersebut.

Tri menjelaskan aplikasi ini dibuat untuk lebih memudahkan monitoring KPK kepada pemerintah yang ada di daerah-daerah. Dengan menggunakan aplikasi ini, pemerintah daerah bisa langusung menyampaikan laporannya ke KPK tanpa harus kedatangan KPK ke daerah.

Aplikasi ini nantinya  digunakan untuk mengentry data laporan yang akan dilaporkan ke KPK. Data itu juga bisa disertai engan bukti fisik dengan foto yang bisa dikirim sekalian dengan laporan.

“Bila aplikasi sudah jalan setiap pemerintah daerah bisa Self Assement, sehingga laporan yang masuk adalah laporan yang objektif,” ujar Gamarefa.

Dirinya berharap dengan digunakan aplikasi ini di Pemprov Sulut, paling tidak setiap triwulan Pemda bisa melakukan kewajibannya dengan melakukan konfirmasi ke KPK setelah melakukan input data.

Sekretaris Pemprov, Edwin Silangen berharap dengan digunakannya aplikasi ini, seluruh perangkat OPD bisa melakukan laporannya ke KPK tepat waktu tanpa harus menunggu kedatangan KPK.

“Saya mewakili gubernur menyampaikan terima kasih atas tim KPK yang datang kemari dan berkoordinasi dengan kami, Kami akan selalu berusaha kerja keras lagi dan saling mengingatkan tentang apa yang sudah disampaikan oleh KPK,” tegas Silangen.

Pemprov berharap dengan diterapkannya aplikasi ini, pemerintahan  dapat berjalan dengan baik dari semua segi baik pelaksanaan di lapangan maupun laporan yang nantinya dilaporkan ke KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.

Baca Juga:  Olly Makin Santer Jadi Menteri Jokowi

Penulis: Habel Sirenden

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.