oleh

Pemprov Sulut Siapkan Pergub Reklamasi

Setelah akses jalan dari Boulevard I menuju Boulevard Dua dibuka. Kini pembangunan kawasan bisnis di Boulevard Dua dilirik oleh pengusaha.

Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Provinsi Sulut sudah menyiapkan draf Peraturan gubernur soal pembangunan di kawasan Sindulang hingga Tumumpa.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sulut, Ronald Sorongan mengatakan bahwa draf pergub ini merupakan aturan turunan dari pergub sebelumnya.

Perda zonasi Pulau-pulai Kecil dan Wilayah Pesisir sudah ditetapkan pemprov terlebih dahulu.  Untuk reklamasi Boulevard Dua kami baru susun drafnya.

“Ini baru disusun drafnya bersama tim ahli. Nanti akan dibahwas dulu bersama Bappeda dan Biro Hukum. Pergub ini intinya mengatur soal kewajiban pengembang jika mau reklamasi,” kata Sorongan.

Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey sudah menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Membangun Sulut Hebat untuk mengantongi izin reklamasi Boulevard Dua.

Tujuan ini supaya BUMD bisa mencari pihak swasta yang mau tunduk dan mengikuti isi dari Pergub dalam membangun kawasan bisnis di pantai Manado Utara tersebut.

“Reklamasi di Boulevard Dua akan memberi dampak positif dari segi ekonomi, namun semua itu bisa dilaksanakan bila pergub ini sudah selesai dibahas, kita tunggu saja,” lanjut Sorongan.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu Pemprov Sulut, Happy Korah, kepada wartawan membenarkan bahwa ada investor sudah sejak lama melirik wilayah bagian utara Manado.

Bahkan sebelum akses jalan dibuka mereka sudah menyiapkan rencana konsep pembangunan kawasan bisnis di wilayah pantai dan pesisir Manado Utara.

“Pihak swasta menang sudah siap untuk melakukan investasi bila diijinkan untuk direklamasi. Mudah-mudahan bila diberi ijin investor akan masuk dan garap pesisir tersebut,” kata Korah.

Lanjutnya, sudah ada investor yang melakukan lobi dengan pihak pemerintah dan sudah mepresentasekan konsep yang akan mereka bangun.

“Mereka sudah presentasi keinginan mereka. Rencananya kawasan tersebut akan dibangun fasilitas seperti halnya kawasan Ancol Jakarta. Sejauh ini pemerintah masih berpatokan dengan aturan zonasi pantai,” tukasnya.

Baca Juga:  PDIP Daftar Caleg, Sualang Batal DPR

Namun rencana reklamasi mendapat penolakan dari masyarakat di pesisir pantai tersebut karena akan menghilangkan mata perncaharian mereka sebagai nelayan.

Banyak nelayan di kawasan tersebut dengan tegas menolak rencana tersebut. Penolakan tersebut juga datang dari LSM Chaetodon.

Diberitakan sebelumnya, Edwin Tumoka, salah satu Aktivis LSM Chaetodon secara tegas menolak rencana tersebut. Dirinya mengatakan akan terus bersama warga menolak rencana tersebut karena itu akan merusak alam.

“Manado ini masih banyak lahan daratnya, janganlah menimbun laut karena itu akan mengancam Kota Manado. Kita tidak bisa menikmati keindahan laut lagi kalau sudah ada gedung-gedung besar,” kata Edwin.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.